Sumatera Selatan bentuk tim monitoring percepatan realisasi KUR
Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk tim monitoring percepatan penyerapan kredit usaha rakyat pada 2020 untuk mendorong pergerakan ekonomi kerakyatan dari pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Kepala Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Afrian Joni di Palembang, Rabu, mengatakan program percepatan penyerapan KUR tersebut memuat penguatan data sistem informasi kredit program (SIKP) KUR hingga pendampingan bagi calon debitur.
“Kami ingin mempercepat penyerapan, bukan hanya anggarannya tapi juga dalam mengunggah data SIKP hingga ke pendampingan program KUR ini,” kata dia.
Ia mengatakan, sebelumnya gubernur Sumsel juga telah menerbitkan surat kepada bupati/walikota yang ada di provinsi itu untuk pendataan debitur ke dalam aplikasi SIKP.
Bahkan, kata dia, Gubernur meminta OPD terkait yakni Dinas Koperasi dan UKM di daerah menunjuk petugas tetap untuk pengisian SIKP
Berdasarkan catatan pemprov, jumlah usaha yang menerima KUR mencapai 8.926 debitur KUR per 2019. Angka itu, kata dia, sudah merujuk SIKP yang diinput pemda.
“Sementara sejak KUR dikucurkan pada 2014 kami catat ada 328.290 unit usaha yang mendapat pembiayaan dari kredit bersubsidi itu,” kata dia.
Joni menilai, SIKP bisa membantu perbankan penyalur kredit dalam menentukan nasabah yang tepat sasaran. Pemprov pun, kata dia, sudah meminta bank pelaksana untuk mensinergikan program KUR dengan program pemda.
“Program pemerintah Sumsel ini ingin agar KUR banyak menyentuh sektor produksi, dan sejauh ini sudah berjalan terlihat dari salah satu sektor yang menyerap cukup banyak adalah pertanian,” kata dia.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 7 Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel), penyaluran KUR di Sumsel pada 2019 tumbuh 23,37 persen dibanding tahun sebelumnya.
Realisasi serapan KUR di provinsi itu mencapai Rp3,35 triliun pada 2019, sementara pada 2018 sebanyak Rp2,71 triliun.
Kepala Biro Perekonomian Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Afrian Joni di Palembang, Rabu, mengatakan program percepatan penyerapan KUR tersebut memuat penguatan data sistem informasi kredit program (SIKP) KUR hingga pendampingan bagi calon debitur.
“Kami ingin mempercepat penyerapan, bukan hanya anggarannya tapi juga dalam mengunggah data SIKP hingga ke pendampingan program KUR ini,” kata dia.
Ia mengatakan, sebelumnya gubernur Sumsel juga telah menerbitkan surat kepada bupati/walikota yang ada di provinsi itu untuk pendataan debitur ke dalam aplikasi SIKP.
Bahkan, kata dia, Gubernur meminta OPD terkait yakni Dinas Koperasi dan UKM di daerah menunjuk petugas tetap untuk pengisian SIKP
Berdasarkan catatan pemprov, jumlah usaha yang menerima KUR mencapai 8.926 debitur KUR per 2019. Angka itu, kata dia, sudah merujuk SIKP yang diinput pemda.
“Sementara sejak KUR dikucurkan pada 2014 kami catat ada 328.290 unit usaha yang mendapat pembiayaan dari kredit bersubsidi itu,” kata dia.
Joni menilai, SIKP bisa membantu perbankan penyalur kredit dalam menentukan nasabah yang tepat sasaran. Pemprov pun, kata dia, sudah meminta bank pelaksana untuk mensinergikan program KUR dengan program pemda.
“Program pemerintah Sumsel ini ingin agar KUR banyak menyentuh sektor produksi, dan sejauh ini sudah berjalan terlihat dari salah satu sektor yang menyerap cukup banyak adalah pertanian,” kata dia.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 7 Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel), penyaluran KUR di Sumsel pada 2019 tumbuh 23,37 persen dibanding tahun sebelumnya.
Realisasi serapan KUR di provinsi itu mencapai Rp3,35 triliun pada 2019, sementara pada 2018 sebanyak Rp2,71 triliun.