Jakarta (ANTARA) - Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai argumen, narasi dan penilaian sejumlah pihak tentang kinerja para menteri dalam 100 hari kerja cukup untuk menentukan reshuffle kabinet cenderung “prematur” dan “misleading”.
"Cenderung “prematur” dan “misleading”, tetapi, waktu pendek tersebut setidaknya bisa menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi arah kinerja para menteri," kata Khoirul Umam, di Jakarta, Jumat.
Dia menilai prematur karena, masa tiga bulan awal memerintah kecenderungannya lebih banyak dihabiskan untuk proses penyesuaian dan pemetaan langkah menuju implementasi kebijakan yang sesungguhnya.
"Terlebih lagi, dalam tradisi siklus keuangan negara, APBN belum cair hingga Maret 2020 ini. Praktis, APBN baru mulai berjalan efektif pada bulan Maret hingga April," kata dia.
Hal itu, menurut Khoirul Umam yang membuat penilaian kinerja Menteri di masa-masa awal biasanya cenderung klise dan bias pemberitaan semata, bukan pada penilaian fundamental terhadap kebijakan-kebijakan mendasar.
Kemudian, dia menilai isu reshuffle itu "misleading" karena sejumlah pihak mengukur kinerja menteri berdasarkan basis penilaian survei opini publik yang dipengaruhi besar oleh persepsi yang terbangun pasca pemilu.
"Dalam situasi tersebut, persepsi publik cenderung mengidap sindrom “post-election bias” atau biasnya cara pandang massa akibat persepsi lama yang terbentuk selama proses politik dan kampanye di Pemilu sebelumnya," ucapnya.
Khoirul Umam mengatakan, selain argumen yang diajukan cenderung bersifat politis, model-model penilaian ala survei itu juga cenderung menggiring opini politik publik secara tidak produktif.
"Lembaga-lembaga survei seharusnya bisa menjadi Lembaga think tank yang baik, dengan tidak mencampuradukkan antara persepsi publik yang dipengaruhi post-election bias dengan instrumen penilaian kinerja, yang umumnya dipahami oleh responden tertentu yang memahami arah perbedaan kebijakan publik," ujarnya.
Berita Terkait
Penembakan debt collector, Pengamat: Arogansi personel Polri tidak bisa dibiarkan
Selasa, 26 Maret 2024 14:01 Wib
Pengamat: TNI AL harus tingkatkan deteksi kapal selam untuk jaga IKN
Senin, 4 Maret 2024 15:59 Wib
Pengamat: Ucapan Guntur Soekarnoputra terlalu merendahkan Jokowi
Selasa, 30 Januari 2024 13:23 Wib
Pengamat: Perbaiki transportasi publik sebelum naikkan pajak motor BBM
Senin, 29 Januari 2024 15:46 Wib
Pengamat: Pemanfaatan dana desa seyogianya diserahkan penuh ke desa
Senin, 22 Januari 2024 9:48 Wib
Pengamat optimis timnas Indonesia mampu lolos fase grup Piala Asia
Rabu, 10 Januari 2024 14:26 Wib
Pengamat: Anies dan Ganjar kompak serang Prabowo Subianto di debat ketiga
Senin, 8 Januari 2024 13:58 Wib
Pengamat sebut cawapres tak ada yang unggul bahas ekonomi digital
Sabtu, 23 Desember 2023 10:20 Wib