Aliansi peduli pajak desak pembangunan pulau khusus koruptor

Palembang (ANTARA) - Aksi Aliansi Pemuda Peduli Dana Pajak Rakyat Sumatera Selatan berunjuk rasa di gedung Kejati Sumsel mendesak pemerintah membangun penjara untuk narapidana koruptor yang berada di pulau khusus terpencil.

Koordinator aksi Aliansi Pemuda Peduli Dana Pajak Rakyat (APP-DPR) Sumsel, Eddy Rianto, Rabu, mengatakan pembangunan pulau khusus koruptor dimaksudkan agar ada efek jera bagi koruptor, sama seperti Pulau Nusakambangan bagi narapidana kasus berat.

"Para koruptor saat ini masih bisa plesiran kemana-mana, bahkan sampai keluar negeri, padahal statusnya sudah narapidana," ujar Eddy Rianto saat unjuk rasa di depan Kejati Sumsel Kota Palembang.

Selain itu menurutnya perlu dibuat aturan khusus mengenai batasan minimum hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak boleh kurang dari 15 tahun, bahkan perlu hukuman seumur hidup terhadap koruptor.

Sebab pengenaan hukum saat ini belum maksimal di tengah gencarnya upaya penegakan.

Pihaknya mendukung upaya aparat penegak hukum baik KPK, Polri maupun kejaksaan dalam memberantas praktik korupsi, namun ia berharap realisasinya harus profesional, transparan dan tidak tebang pilih.

"Khusus kepada para politisi, bersihkanlah jiwa kalian dengan membuat regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir pihak," tambah Edy yang merupakan Wakil Ketua DPW Partai NasDem Sumsel itu.

Baik pulau koruptor maupun lamanya masa hukuman, kata dia, diminta menjadi prioritas presiden pada periode kedua pemerintahannya.

Pada aksi unjuk rasa tersebut massa berjumlah 30 orang juga menampilkan aksi teatrikal dengan menggambarkan malaikat yang tengah melakukan siksa kubur terhadap koruptor, massa menggambarkan koruptor dengan rupa pocong.

Aksi sendiri berjalan lancar dengan pengawalan ketat dan berakhir damai.