Menteri PUPR: Banjir ibu kota tanggung jawab bersama

id banjir jakarta,basuki hadimuljono,menteri pupr,drainase,Pupr

Menteri PUPR: Banjir ibu kota tanggung jawab  bersama

Warga melintasi banjir yang melanda sekitar Jatibening, Bekasi, Selasa (25/2/2020). ANTARA FOTO/Saptono/foc.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan banjir di DKI Jakarta yang terjadi pada Selasa (25/2) merupakan tanggung jawab bersama.

"Kalau soal ibu kota negara semua bertanggung jawab termasuk saya, jangan dibeda-bedakan kewenangan karena ini ibu kota negara, yang penting jangan ada duplikasi pekerjaan. Pompa mana saja datang duluan karena ini ibu kota negara kewenangan kan hanya untuk sistematika saja tapi kondisi darurat banjir kita bersama," kata Basuki di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Banjir kembali menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta pasca ibu kota diguyur hujan deras sejak Senin (24/2) malam hingga Selasa (25/2) siang.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga telah mengingatkan masyarakat agar waspada dengan segala potensi hujan lebat dalam waktu lama di banyak daerah di Indonesia, termasuk kawasan Jabodetabek pada 25-28 Februari 2020.

"Saya sudah persiapkan juga pompa-pompa 'mobile' lebih banyak. Saya minta juga Pak Erick Menteri BUMN agar BUMN Karya membeli pompa-pompa 'mobile' lalu jadi aset mereka tapi saat begini akan jadi aset bersama," ungkap Basuki.
 
Sejumlah warga mengungsi di lantai dua rumahnya saat banjir di kawasan Kampung Makasar, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2020). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc. (ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA)
Basuki pun mengakui sebelumnya pemerintah pusat sudah memberikan sejumlah pompa kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pompa-pompa yang sebelum ini terkait jalan nasional kita serahkan semua, pada saat Gubernur Anies ini kita serahkan agar beliau bisa di'manage' di satu tangan. Pompa dari APBN ada 104 sistem pompa, Pluit, Ancol, Melati, Karet, semua APBN kita serahkan supaya dikelola mereka, kita mau bangun lagi di Kali Item gak masalah," kata Basuki.

Terulangnya banjir di Jakarta kali ini, menurut Basuki, adalah karena sistem drainase.

"Kalau menurut saya banjir Jakarta sekarang ini yang tadi pagi kondisi sungainya yang status Siaga 2 di Manggarai dan Karet yang lainnya masih 4 dan 3. Kesimpulannya kapasitas drainasenya yang lebih kecil dari volume air dan kapasitas hujannya," ungkap Basuki.

Untuk mengurangi besaran air yang masuk ke drainase Jakarta, Basuki mengaku sudah menyiapkan skenario di Kali Sentiong.

"Kami membuat pompa di hilir pompa Ancol di Mali Sentiong karena sekarang 'open' makanya kalau pasang Kali Item banjir, sekarang sudah tender dan mau dibikin pintu kalau air laut pasang tidak bisa lagi masuk. Mudah-mudahan tahun depan sudah selesai karena pompanya besar sekali, tapi saya lupa kapasitanya sekitar Rp400-500 miliar biaya konstruksinya," ungkap Basuki.

Sedangkan mengenai banjir di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Basuki mengaku sudah melakukan review sistem drainase termasuk dengan memperbesar embung Kemayoran.

"Tapi saya kira yang perlu kita sentuh sekarang drainase minimal harus dibersihkan semua," tegas Basuki.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinas SDA DKI Jakarta di Pos Pantau Manggarai, ketinggian air di Pintu Air Karet masih setinggi 690 sentimeter dengan status Siaga 1.

Sedangkan untuk kondisi Pintu Air Manggarai hingga saat ini Pos Pantau Manggarai mencatat ketinggian air masih 915 sentimeter atau berstatus Siaga 2.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta hingga pukul 12.00 WIB mencatat ada 40 titik evakuasi yang dibangun di fasilitas-fasilitas umum di Provinsi DKI Jakarta dengan total pengungsi sebanyak 973 KK, 3.565 jiwa yang berada di 40 lokasi pengungsian itu.

Hingga saat ini, BPBD DKI mengatakan banjir yang kembali melanda Jakarta berasal dari curah hujan yang tinggi hingga ekstrem dengan ukuran sebesar 278 mm/ hari.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan hingga saat ini seluruh jajarannya yang berada di Pemprov DKI Jakarta fokus menangani masalah banjir yang menyebabkan warga harus dievakuasi.