Jakarta (ANTARA) - Berbagai informasi pemberitaan ekonomi yang beredar pada hari Senin (24/2), mulai ramainya respon soal Indonesia yang statusnya naik kelas tidak lagi negara berkembang oleh Amerika Serikat hingga larangan truk kelebihan muatan hingga 2023.
Berikut lima pemberitaan ekonomi yang masih layak disimak hari ini, Selasa (25/2):
1. Kepala Bappenas sebut Indonesia "naik kelas" versi AS, ini keuntungannya
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menilai Indonesia mendapat keuntungan karena "naik kelas" setelah Amerika Serikat tidak memasukkan Indonesia dalam daftar negara berkembang.
"Kalau kita naik kelas pasti menguntungkan," katanya usai meluncurkan program nasional kemitraan pertumbuhan ramah lingkungan dan tujuan global (P4G) di Jakarta, Senin.
Baca selengkapnya di sini.
2. Kadin: GSP belum dicabut meski RI keluar dari daftar negara berkembang
Kamar Dagang dan Industri mengatakan fasilitas pemotongan bea masuk impor (GSP) asal Indonesia belum dicabut setelah Amerika Serikat tidak lagi memasukkan Indonesia dalam daftar negara berkembang.
"Tidak ada hubungannya dengan GSP, tidak memberi pengaruh kepada pencabutan GSP Indonesia karena menurut Amerika (naik kelas) itu hanya hubungannya ke WTO," kata Wakil Ketua Umum Kadin, Shinta Widjaja Kamdani, dalam peluncuran P4G, di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin.
Baca selengkapnya di sini.
3. Sri Mulyani tegaskan belum ada pencabutan terkait GSP
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan, belum ada pencabutan fasilitas pengurangan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP) meskipun Indonesia telah dikeluarkan dari daftar negara berkembang.
“GSP masih belum ditetapkan jadi kita akan tetap lakukan upaya terbaik untuk tetap mendapat GSP itu,” katanya, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.
Baca selengkapnya di sini.
4. Pemerintah berencana gelar roadshow Omnibus Law Ciptaker pekan ini
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, mengatakan, pemerintah berencana akan menggelar safari terkait Omnibus Law Cipta Kerja ke 18 kota di Indonesia pada pekan ini untuk menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.
“Minggu ini roadshow penyerapan aspirasi dengan prioritas 18 kota di seluruh Indonesia. Bapak Presiden akan hadir di lima tempat,” katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin.
Baca selengkapnya di sini.
5. Pemerintah sepakat larangan truk kelebihan muatan hingga 2023
Pemerintah menyepakati pemberlakuan larangan kendaraan angkutan barang kelebihan muatan dan dimensi (over dimension and over loading/ODOL) mundur hingga 1 Januari 2023 dari awalnya ditetapkan mulai 2021.
“Kita mencari suatu jalan solusi, oleh karenanya kita memberikan toleransi sampai 2023,” kata Menteri Perhubungan, Budi Sumadi, saat konferensi pers tentang Rakor dan Sinkronisasi ODOL di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, Jakarta, Senin.
Baca selengkapnya di sini.
Berita Terkait
UU APBN 2024 telah selesai sebelum penetapan capres-cawapres
Jumat, 5 April 2024 12:37 Wib
Menkeu: THR telah tersalurkan Rp13,4 triliun
Senin, 25 Maret 2024 11:45 Wib
Kejagung terima laporan dugaan korupsi pada LPEI dari Menkeu
Senin, 18 Maret 2024 12:29 Wib
Kejagung: Dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019
Senin, 18 Maret 2024 12:25 Wib
Airlangga sebut anggaran makan siang gratis berkisar Rp15 ribu
Senin, 26 Februari 2024 15:38 Wib
Airlangga buka suara terkait kabar pertemuan Sri Mulyani dan Megawati
Senin, 5 Februari 2024 17:08 Wib
Ini jawaban Sri Mulyani terkait isu dirinya mundur dari Kabinet Jokowi
Jumat, 19 Januari 2024 13:31 Wib
Zulkifli Hasan: Jangan bikin isu Menteri Keuangan mundur
Kamis, 18 Januari 2024 16:19 Wib