Sumsel anggarkan Rp145 miliar turunkan kekerdilan

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran sebanyak Rp145 miliar dari APBD Provinsi 2020 untuk menurunkan angka kekerdilan (stunting) yang masih tinggi di provinsi itu.

Kepala Dinas Kesehatan Sumsel Lesty Nurainy di Palembang, Kamis, mengatakan terdapat enam kabupaten/kota di Sumsel yang masuk dalam zona merah angka kekerdilan dari 160 daerah di Tanah Air.

“Penanganan kekerdilan jadi perhatian utama Pemprov Sumsel saat ini, karena bertambah dari dua kabupaten/kota menjadi enam kabupaten/kota,” kata dia.

Enam kabupaten/kota yang menjadi perhatian itu yakni yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Ogan Ilir, Lahat, Banyuasin, dan Palembang.

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Lisa Marniyati mengatakan enam daerah di Sumsel dalam zona merah itu merupakan hasil penetapan dari Bappenas pusat.

Faktor yang membuat suatu wilayah masuk dalam zona merah lantaran masuk dalam kategori miskin dan wilayah tersebut punya komitmen dalam mengurangi angka kekerdilan.

Berdasarkan rincian data per tahun 2018 balita yang kerdil di 17 Kabupaten/Kota di Sumsel itu yakni Kabupaten Lahat 48,10 persen, Ogan Ilir 43,90 persen, Pali 39,50 persen, Empat Lawang 36 persen, Musi Rawas 34,60 persen, Muara Enim 34,40 persen, Muratara 33,20 persen, OKU 33,20 persen, Lubuk Linggau 32,00 persen, Pagar Alam 31,90 persen.

Kemudian, Musi Banyuasin 31,10 persen, OKI 30,60 persen, Banyuasin 29,30 persen, OKU Timur 27,20 persen, OKU Selatan 26,40 persen, Prabumulih 26,20 persen, Palembang 25,90 persen.

“Target kami pada lima tahun ke depan, angka kekerdilan di Sumsel bisa turun di bawah 20 persen,” kata dia.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru telah meningkatkan alokasi anggaran untuk menekan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi tersebut.

"Saya tingkatkan lagi anggarannya berkali-kali lipat menjadi Rp145 Miliar ini agar angka kekerdilan pada tahun ini di Sumsel bisa turun drastis,” kata dia.