Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya mengingatkan pemerintah dan DPR RI untuk tidak membuat peraturan turunan UU Pers.
Dalam draf omnibus law, terdapat usulan revisi agar ada terdapat peraturan pemerintah yang mengatur pengenaan sanksi administratif terhadap pers.
"Berkaitan munculnya peraturan pemerintah (PP), selama ini sesuai bunyi UU Pers, UU Pers satu-satunya undang-undang yang tidak punya turunan peraturan regulasinya terkait, apalagi PP," kata Agung di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa.
Ia berharap pemerintah yang terbiasa membuat rancangan turunan UU latah membuat usulan untuk UU Pers, dan tidak sungguh-sungguh membuatnya.
Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selalu menyatakan menghormati kebebasan pers dengan tidak membuat peraturan turunan UU Pers pun dimintanya menepati janji itu.
"Kominfo janjinya tidak akan mengutak-atik UU Pers dengan diterbitkannya PP. Komitmen itu sudah disampaikan berkali-kali," kata Agung.
RUU Cipta Kerja merupakan agenda prioritas dalam Program Legislasi Nasional 2020.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama RUU ini dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah untuk kemudian disetujui menjadi UU.
Presiden Joko Widodo bakal mengesahkan RUU ini menjadi UU Cipta Kerja.
Omnibus law ini mengubah bahkan menghapus undang-undang lain dalam jumlah sebanyak 70 undang-undang.
Berita Terkait
Pj Bupati Banyuasin terima penghargaan bidang pers
Senin, 25 Maret 2024 21:17 Wib
Aiman Witjaksono hadirkan saksi ahli hukum pidana dan pers
Kamis, 22 Februari 2024 13:19 Wib
Kunjungi ANTARA Erick Thohir sebut sSejarah negara tidak terlepas dari peran penting pers
Minggu, 18 Februari 2024 23:43 Wib
Pers dan AI: Seteru atau sekutu?
Sabtu, 10 Februari 2024 7:56 Wib
Kilang Pertamina Plaju apresiasi peran aktif jurnalis dalam edukasi migas
Jumat, 9 Februari 2024 23:30 Wib
Pj Gubernur Sumsel menghargai fungsi media kawal kebijakan pemerintah
Jumat, 2 Februari 2024 10:15 Wib
Humas Polda Sumsel ajak wartawan beri informasi bermanfaat
Kamis, 11 Januari 2024 14:51 Wib
Pemprov Sumsel berupaya tingkatkan kembali indeks kemerdekaan pers
Rabu, 6 Desember 2023 16:01 Wib