IPB dan KRKP soroti kebijakan Jokowi soal perdagangan

id Diskusi perdagangan, internasional, ipb, jokowi, maruf amin

IPB dan KRKP soroti kebijakan Jokowi soal perdagangan

Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Ekspor-impor dan kedaulatan petani" di Kampus IPB University, Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (17/2/2020). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

Dramaga, Bogor (ANTARA) - Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB University bersama Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB, dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan wakilnya, Ma'ruf Amin soal perdagangan internasional.

"Sejauh mana urgensi kebijakan impor sejumlah komoditas pertanian serta bagaimana mendorong penguatan agar terciptanya petani-petani Indonesia yang lebih berdaulat,” ujar Kepala Tani Centre LPPM IPB, Dr Hermanu Triwidodo dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Ekspor-impor dan kedaulatan petani" di Kampus IPB University, Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin .

Menurut dia, Jokowi-Ma'ruf Amin tengah menggenjot investasi dan perdagangan internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tumbuh 5,3 persen, dengan Gross National Income (GNI) sebesar US$ 4.320 per kapita. Dengan adanya target tersebut, maka kebijakan impor dan ekspor menjadi hal taktis yang diambil oleh pemerintah.

Ia mengaku ingin adanya keberpihakan pemerintah dalam melindungi petani, sementara adanya kebijakan kouta impor justru melahirkan potensi merugikan negara maupun petani.

Senada, Koordinator Nasional KRKP, Said Abdullah menilai bahwa kini persaingan kancah internasional menjadi hal yang tidak bisa dihindari pada era persaingan terbuka. Ia mempertanyakan model perdagangan yang bisa melindungi kedaulatan petani dan negara.

“Melalui diskusi ini kita berharap ada rekomendasi yang tersusun dan dapat disampaikan kepada pemerintah sehingga lahir kebijakan dan program yang propertumbuhan tanpa harus meninggalkan petani,” kata dia.

Sementara itu, Dekan FEM IPB University, Prof Nunung Nuryantono mengatakan, kegiatan ini digagas untuk melihat dampak dari perdagangan yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah.

Ia menyatakan, perdagangan internasional bagi produk pertanian sudah menjadi keniscayaan yang tidak bisa lagi ditampik.

“Apakah semua pihak yang terlibat bisa mendapatkan benefit? Harapan kami, dengan digelarnya diskusi ini kita bisa melihat seperti apa dan bagaimana manfaat perdagangan itu bisa dinikmati oleh semua pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya petani,” ujarnya.(KR-MFS).
Pewarta :
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar