BPS Sumsel targetkan 44 persen warga Sumsel ikuti Sensus Penduduk Online

id bps,statistik,sensus,sensus penduduk

BPS Sumsel targetkan 44 persen warga Sumsel ikuti Sensus Penduduk Online

Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Endang Tri Wahyuningsih. (ANTARA/Dolly Rosana/20)

Palembang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan menargetkan sedikitnya 44 persen warga di daerah tersebut mengikuti Sensus Penduduk Online 2020, 15 Februari-31 Maret mendatang.

Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Endang Tri Wahyuningsih di Palembang, Senin, mengatakan pihaknya optimistis target tersebut tercapai karena sosialisasi gencar dilakukan pemerintah setempat bekerja sama dengan banyak lembaga.

“Sosialisasi kami lakukan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan dibantu juga oleh surat edaran dari Gubernur mengenai adanya kegiatan ini,” kata dia.

Ia mengatakan pola baru enyelenggaraan sensus ini memberikan kemudahan bagi masyarakat karena warga dapat mengisi sendiri tanpa terikat waktu dan tempat. Selain itu, warga juga tidak perlu didatangi petugas.

Sementara bagi BPS, penerapan SPO 2020 ini sangat menguntungkan karena akan lebih mudah dalam pengolahan data.

Akan tetapi, ia tidak menyangkal bahwa tidak semua warga bisa mengakses sensus ini secara daring karena keterbatasan jaringan internet terutama di remote area. Oleh karena itu BPS tetap mengirimkan petugas ke kediaman warga pada 1-31 Juli 2020.

Petugas sensus ini akan mewawancarai melalui dua cara, yakni melalui aplikasi telepon pintar (smartphone) dan mengisi lembar isian.

“Kami berharap masyarakat mengisi data dengan jujur dan apa adanya karena Sensus Penduduk 2020 ini bukan milik BPS, akan tetapi milik bangsa Indonesia,” kata dia.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan para perangkat pemerintahan di tingkat daerah hingga desa diharapkan berperan aktif dalam pelaksanaan sensus penduduk ini.

“Saya imbau semua pejabat sampai tingkat RT dapat mengajak warga mencatatkan dirinya dalam Sensus Penduduk 2020 ini. Saya meminta untuk disosialisasikan agar memberikan data dengan jujur dan apa adanya saja,” kata dia.

Ia mengatakan data nyata mengenai keadaan sebenarnya dari masyarakat akan menjadi rujukan pemerintah untuk membuat kebijakan.*

 
Pewarta :
Editor: Ujang
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar