Wagub akan sampaikan keluhan guru honorer pada pusat

Palembang (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Sumsel), Mawardi Yahya mengatakan pihaknya akan menyampaikan keluhan guru honorer di provinsi itu pada pemerintah pusat.

Pihaknya akan merekomendasi permasalahan guru honor pada pemerintah pusat, kata dia saat menerima perwakilan guru dan tenaga kependidikan honorer nonK (GTKHNK 35+) di Palembang, Jumat

Pihaknya akan rekomendasi ke pemerintah pusat untuk memikirkan nasib para tenaga guru honorer, ujar dia.

Dia juga meminta, supaya sesegera membuat surat agar dapat disampaikan kepada pemerintah pusat. "Bikin surat, akan kita rekomendasi ke Presiden RI, DPRD RI, Menpan RI dan Instansi terkait," lanjut dia.

Menurut dia, paling tidak nantinya dapat dicarikan jalan keluar bagi para guru honorer dengan pengabdian yang sudah puluhan tahun ini.

Ketua GTKHNK 35+ Susi Maryani mengatakan, pihaknya membentuk GTKHNK 35+ yang tenaga pendidik itu sudah 10 tahun mengabdi.

Pembentuk GTKHNK 35+ tak lain untuk meminta kepada presiden untuk menerbitkan Perpres. Dengan isinya para guru honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pihaknya ingin diangkat mengangkat PNS karena sudah mengabdi 10 tahun dengan ijazah S1, ujar dia.

Sambil mengeluarkan tetesan air mata, Susi juga mengaku beberapa kendala yang dialami oleh para guru honorer mulai tidak terdaftar di BKD ataupun melainkan hanya SK Kepala Sekolah.

Dengan gaji yang sangat minim. Susi juga menceritakan kepada wagub mengenai kondisi rekan-rekan sesama honorer. Bahwa ada sebagian teman-teman yang mengajar di SMA harus dikeluarkan lantaran ada beberapa PNS baru yang masuk.

Susi khawarir jika setiap tahun pemerintah pusat terus menerima PNS semakin lama keberadaan ia dan rekan honorer lainnya akan habis, tambah dia.