Palembang (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) Sumatera Selatan berharap hadirnya payung hukum Omnibus Law yang digagas pemerintah dapat berdampak pada penyederhanaan regulasi di tingkat daerah sehingga memudahkan pengembangan industri sawit.
Ketua Gapki Sumatera Selatan Alex Sugiarto di Palembang, Kamis, mengatakan seringkali terjadi tumpang tindih antara peraturan yang diterbitkan pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten (pemkab) atau pemerintah kota (pemkot).
“Mungkin antara pemprov dan pemkab koordinasinya kurang baik. Pemprov mengeluarkan peraturan A sementara pemkab yang otonomi juga mengeluarkan peraturan yang mirip dengan A,” kata dia.
Alex melanjutkan sementara pelaku bisnis harus mengikuti semua peraturan baik yang diterbitkan pemprov maupun pemkab/pemkot.
“Oleh karena itu, kami berharap Omnibus Law dapat menyederhanakan regulasi-regulasi di tingkat daerah,” kata dia.
Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan Gapki di tingkat pusat terlibat aktif dalam penyusunan Omnibus Law yang berkaitan dengan industri kelapa sawit.
Joko mengatakan bahkan Gapki juga terus mengawal proses Omnibus Law hingga nantinya disahkan oleh DPR RI.
“Kami kawal terus sampai disahkan DPR, termasuk juga turunan Omnibus Law baik berupa PP (peraturan pemerintah) hingga Perda (peraturan daerah),” kata dia.
Perampingan regulasi melalui Omnibus Law, kata Joko, sudah ditunggu banyak pihak, terutama kalangan pengusaha karena menjanjikan iklim investasi yang lebih baik.
Apalagi, kata dia, industri sawit saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup berat, baik karena isu eksternal maupun dari dalam negeri.
“Kita semua tahu Eropa terus membuat regulasi yang menghambat produk sawit. Oleh karena itu kita perlu kompak antara pemerintah dan pengusaha,” ujar dia.
Sementara untuk tantangan dari dalam negeri, kata dia, industri sawit nasional harus meningkatkan daya saing.
Berita Terkait
Menkopolhukam: Bakamla dapat kewenangan penyidikan pelanggaran di laut
Rabu, 30 Maret 2022 7:58 Wib
Tuntut cabut UU Cipta kerja, Buruh shalat Jumat bersama di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI
Jumat, 14 Januari 2022 13:22 Wib
Ribuan buruh se-Jabodetabek siap gelar aksi tolak Omnibus Law di DPR
Jumat, 14 Januari 2022 10:41 Wib
Mengenali "omnibus law" dan dampak penerapannya
Minggu, 28 November 2021 14:36 Wib
Indonesia-AS perkuat kerja sama pemulihan ekonomi
Jumat, 19 November 2021 23:35 Wib
Menko optimistis pertumbuhan ekonomi 2021 capai 3,7 persen
Jumat, 20 Agustus 2021 15:13 Wib
Menko Airlangga: Omnibus Law upaya penyediaan lapangan kerja
Rabu, 30 Juni 2021 16:26 Wib
Luhut: Indonesia perkuat hubungan kerja sama dengan Korea
Jumat, 9 April 2021 9:01 Wib