Palembang (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mendorong Omnibus Law segera disahkan DPR karena diharapkan menjadi solusi atas rumitnya perizinan di sektor sawit.
Ketua Pengurus Pusat Gapki Joko Supriyono di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, mengatakan pihaknya mendorong pemerintah segera mengajukan permohonan ke DPR agar penyederhanaan proses perizinan segera terealisasi.
“Gapki harus menjadi bagian dari lahirnya Omnibus Law dengan turut aktif berkontribusi di dalamnya. Ini tak lain demi kepentingan sektor sawit nasional,” kata Joko yang menghadiri pelantikan Pengurus Gapki Provinsi Sumatera Selatan.
Ia pun meminta kepengurusan Gapki di tingkat daerah turut aktif mengawal proses ini hingga Omnibus Law disahkan oleh DPR.
Menurutnya, peran Gapki di daerah sangat penting karena nantinya menjadi lokasi implementasi dari Omnibus Law itu.
“Nanti pasti ada produk turunannya yakni Peraturan Pemerintah dan Gapki di daerah harus mengawal itu,” kata dia.
Oleh karena itu, dalam proses ini sangat dibutuhkan kerja sama dan komunikasi dengan pemerintah mengingat lahirnya Omnibus Law ini sangat dinanti-nantikan pelaku usaha sawit.
Di tengah kencangnya kampanye hitam dan proteksi produk sawit Indonesia di negara-negara Eropa, Joko mengatakan Omnibus Law merupakan upaya nyata untuk memperbaiki daya saing Indonesia.
Omnibus Law di bidang pengelolaan kelapa sawit juga sekaligus dapat menjadi muara dari moratorium perizinan kelapa sawit maupun rencana penerbitan Perpres Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang hingga bertahun-tahun tak selesai.
Berita Terkait
Tilang elektronik jaring 13.000 pelanggar lalu lintas di Palembang
Selasa, 11 Juli 2023 20:32 Wib
Polda Jabar minta warga berhati-hati modus penipuan tilang elektronik
Jumat, 7 Oktober 2022 13:18 Wib
Government to expedite COVID-19 vaccination at South Sumatra's prisons
Jumat, 29 April 2022 12:13 Wib
Tuntut cabut UU Cipta kerja, Buruh shalat Jumat bersama di depan Gedung MPR/DPR/DPD RI
Jumat, 14 Januari 2022 13:22 Wib
Ribuan buruh se-Jabodetabek siap gelar aksi tolak Omnibus Law di DPR
Jumat, 14 Januari 2022 10:41 Wib
Mengenali "omnibus law" dan dampak penerapannya
Minggu, 28 November 2021 14:36 Wib
Indonesia-AS perkuat kerja sama pemulihan ekonomi
Jumat, 19 November 2021 23:35 Wib
Menko optimistis pertumbuhan ekonomi 2021 capai 3,7 persen
Jumat, 20 Agustus 2021 15:13 Wib