Banjarmasin (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly memandang perlu strategi pembangunan hukum dan regulasi guna mendorong atau mengangkat ekonomi melalui peningkatan investasi sekaligus membangun sumber daya manusianya.
Pada Seminar Forum Investasi dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 diBanjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu, Menkumham Yasonna H. Laoly menyebutkan sejumlah politik hukum nasional dalam program Presiden RI Joko Widodo dalam meningkatkan perekonomian nasional, antara lain meningkatkan sumber daya manusia dan penyederhanaan regulasi.
Menurut Yasonna, reformasi regulasi harus dilakukan tidak hanya memotong rantai birokrasi, tetapi juga untuk aturan yang tidak harmonis atau bisa tumpang tindih, terutama terkait dengan investasi, harus dibuat lebih baik lagi dengan asas kemudahan.
Kemudahan perizinan berinvestasi akan pula dibuat pada 15 sektor, di antaranya kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, kerajinan sumber daya manusia, kesehatan obat dan makanan, pendidikan dan pariwisata.
"Jika di daerah tidak selesai sesuai dengan ketentuan, bisa ditarik pemerintah pusat untuk diselesaikan," katanya menegaskan.
Menkumham menegaskan bahwa hal itu bukan mengambil semua kewenangan di daerah.
"Jadi, tidak usah gusar karena pusat tidak mungkin melakukan itu semuanya. Akan tetapi, kalau ada masalah terkait dengan izin investasi bertahun-tahun tidak selesai, terpaksa pusat turun," kata Yasonna menandaskan.
Hal itu, lanjut dia, harus dipahami karena persaingan ekonomi global saat ini sangat hebat, bahkan sangat berat untuk mendatangkan investasi sehingga harus dipermudah.
Kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha, kata dia, agar tetap berusaha mendukung terciptanya perekonomian nasional.
"Kita harap dengan hukum yang bisa dipercaya di negeri ini, pertumbuhan ekonomi kita terus naik, hingga tercipta kesejahteraan bagi semua," kata Yasonna.
Berita Terkait
Kurs rupiah dinilai masih jauh lebih baik dibanding periode 2019-2020
Rabu, 8 November 2023 16:20 Wib
Mendag: Penerbitan revisi Permendag 50/2020 tidak bisa buru-buru
Rabu, 30 Agustus 2023 14:08 Wib
Trump didakwa bersalah karena berusaha batalkan hasil Pilpres 2020
Rabu, 2 Agustus 2023 12:06 Wib
Johnny G Plate siap jadi "justice collaborator" di kasus BTS Kominfo 2020-2022
Senin, 12 Juni 2023 13:01 Wib
Jaksa tetapkan Ketua Bawaslu Ogan Ilir jadi tersangka korupsi dana hibah
Kamis, 1 Juni 2023 20:10 Wib
BBK IMO 2020 produk ekspor andalan Kilang Pertamina Plaju
Jumat, 19 Mei 2023 16:23 Wib
Pemerintah mengucurkan anggaran PEN Rp1.645,45 triliun selama 2020-2022
Kamis, 26 Januari 2023 12:38 Wib
Chicago Bulls menang 126-108 perpanjang dominasi atas Pistons sejak 2020
Jumat, 20 Januari 2023 9:04 Wib