Wagub Sumsel minta dinas utamakan program perlindungan anak

Palembang (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya minta kepada dinas terkait untuk membuat program yang mengutamakan perlindungan anak dan gender.

"Ke depan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel diharapkan dapat mengalokasikan dan mensinkronkan program kerja untuk perlindungan anak dan pengarusutamaan gender," kata Mawardi di Palembang, Kamis.

Wagub menilai pelaksanaan perlindungan anak dan pengarusutamaan gender akan tercapai efektif jika dijalankan dan didukung semua pemangku kepentingan, bukan hanya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja.

"Hal ini tidak bisa hanya dengan kata-kata, tetapi harus terlaksana dan tercermin dalam program kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah," katanya.

Sehubungan itu, kata dia, di masa mendatang diharapkan setiap dinas mengalokasikan serta mensinkronkan program kerja yang seiring sejalan dengan perlindungan anak dan pengarusutamaan gender.

Dia mencontohkan bahwa di setiap Organisasi Perangkat Daerah tentu memiliki Dharma Wanita Persatuan yang seyogianya diberdayakan. "Apa yang saya maksud diberdayakan artinya ada fasilitas yang disiapkan di masing- masing kantor OPD," ujarnya.

Dia menjelaskan, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Sumsel memberikan pelayanan pada setiap komunitas yang ada, termasuk dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

"Kalau program kerja tercermin dengan program yang berpihak kepada gender dan perlindungan anak tentu program tersebut akan berhasil terlaksana dengan baik," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel Fitriana mengatakan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di antaranya untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang responsif gender secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, juga terlindunginya perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang sejalan dengan RPJMN 2019-2023, serta untuk mengetahui keberhasilan program kerja serta kegiatan dan permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan pengarustamaan gender.