Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kota Palembang menargetkan seluruh warganya yang kurang mampu menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 2020 setelah pada tahun sebelumnya tercapai sekitar 95 persen.
Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda di Palembang, Rabu, mengatakan dirinya telah mengingatkan jajaran pemerintahan dari tingkat kecamatan hingga rukun tetangga untuk aktif dalam pendataan warga yang belum menerima Kartu Indonesia Sehat.
“Jika ini rampung saya yakin pada 2020 sudah bisa seratus persen,” tambah dia.
Ia mengemukakan, untuk mendapatkan kartu KIS ini, warga yang tak mampu juga dapat aktif dengan mendatangi kantor kelurahan dan kecamatan tempat berdomisili sehingga proses menjadi lebih cepat.
Terkait bantuan ke warga tak mampu ini, Pemkot Palembang telah mengelontorkan dana Rp17 miliar pada 2019.
“Ini merupakan komitmen kami sejak awal, bagaimana warga tak mampu ini dapat mengakses layanan kesehatan,” sebut dia.
Kota Palembang resmi mencapai universal health coverage (UHC) dimana peserta JKN-KIS sudah sebesar 95,28 persen dari total penduduk kota itu.
Jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS sebanyak 1,51 juta jiwa dari total 1,59 juta jiwa penduduk Palembang.
Untuk mencapai UHC, Pemkot Palembang telah mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke dalam program JKN-KIS yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
Sebelumnya, Deputi Direksi BPJS Wilayah Sumsel, Babel dan Bengkulu, Elsa Novelia mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Pemkot Palembang untuk mencapai UHC.
“Salah satu segmen terpenting adalah didaftarkannya kepesertaan JKN-KIS oleh Pemerintah Daerah melalui integrasi Jamkseda. Sampai saat ini sejumlah kabupaten/kota berpacu untuk memberikan perlindungan kesehatan untuk masyarakatnya,” terang dia.
Palembang targetkan seluruh warga tak mampu jadi peserta JKN-KIS
Warga memperlihatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS). (ANTARA FOTO/IRWANSYAH PUTRA).
