Jakarta (ANTARA) - Mahkamah konstitusi menyoroti 24 dari 109 putusan selama 2019 tidak dipatuhi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti pada 2019.
"Menjumpai angka 22,01 persen dari 109 putusan tidak dipatuhi seluruhnya, ini jelas mengundang tanda tanya besar. Temuan itu bukan saja penting bagi MK, akan tetapi juga patut menjadi perhatian kita bersama," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.
Mengutip hasil penelitian tersebut, Anwar Usman mengatakan tingkat kepatuhan masih lebih tinggi daripada tingkat ketidakpatuhan dengan perbandingan 54,12 persen berbanding 22,01 persen.
Namun, adanya ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, selain bertentangan dengan doktrin negara hukum, juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
Walaupun konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam bernegara, kata Anwar Usman, apabila tidak ditegakkan dan ditaati, UUD NRI 1945 tidak akan berarti apa-apa.
"Jika demikian faktanya, negara hukum yang kita cita-citakan masih menjumpai tantangan berat. Sejarah di berbagai belahan dunia sejak zaman dahulu membuktikan, manakala konstitusi tidak diindahkan, maka menjadi awal runtuhnya sebuah bangsa," ucap dia.
Ia menegaskan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan kedewasaan dan kematangan sebagai negara demokrasi berdasarkan hukum.
Ada pun sepanjang 2019 Mahkamah Konstitusi menangani 122 perkara pengujian undang-undang dengan sebanyak 85 perkara diterima pada 2019 dan 37 perkara dari 2018.
Berita Terkait
Muhadjir tegaskan tugas dan fungsi Kemenko PMK tak terkait pemilu
Jumat, 5 April 2024 9:52 Wib
Presiden sebut menteri akan hadir jika diundang MK
Rabu, 3 April 2024 9:08 Wib
Yusril klarifikasi soal pernyataan dirinya terkait pencalonan Gibran
Selasa, 2 April 2024 16:03 Wib
Dini: Menteri tak perlu izin presiden untuk penuhi panggilan MK
Selasa, 2 April 2024 11:13 Wib
MK hitung selisih suara bukan penyaluran bansos
Minggu, 31 Maret 2024 19:23 Wib
Otto Hasibuan sebut gugatan PHPU Pilpres 2024 cacat formil
Selasa, 26 Maret 2024 11:40 Wib
Timnas AMIN minta pemungutan suara ulang dalam gugatan ke MK
Kamis, 21 Maret 2024 13:45 Wib
Sebagian gugatan Melly Goeslaw soal UU Hak Cipta dikabulkan MK
Kamis, 29 Februari 2024 22:00 Wib