Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di 270 daerah tidak diwarnai dengan isu terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta juga hoaks.
"Kita mengharapkan supaya memang tidak ada lagi isu-isu SARA, tidak ada lagi hoaks, atau juga soal etnis karena itu bisa menjadi sumber konflik," kata Wapres Ma'ruf Amin kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Rabu.
Untuk menghindari terjadinya konflik akibat SARA dan hoaks dalam Pilkada, Wapres mengatakan ada sanksi yang diberikan bagi para pelaku. Wapres juga berharap kalangan elite yang terlibat dalam kontestasi Pilkada 2020 juga tidak memprovokasi dan mendorong pemilu damai.
"Saya kira di kalangan elite juga sudah mulai terbangun bahwa semua itu NKRI, sehingga tidak ada lagi isu SARA. Untuk penangkalannya nanti perlu ada sanksi yang diberikan," tujarnya menambahkan.
Selain itu, pemberian pendidikan politik bagi masyarakat juga perlu dilakukan supaya terbangun komunitas yang rukun dan berkarakter. Pendidikan tersebut bisa berasal dari lembaga pendidikan formal maupun melalui diskusi di berbagai forum agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu terkait SARA.
"Kita sudah mulai dengan berbagai dialog baik di nasional maupun daerah, untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak terprovokasi oleh isu-isu soal SARA, hoaks dan etnis," ujarnya.
Pilkada 2020 diselenggarakan pada 23 September secara serentak di sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Wapres Ma'ruf harap Pilkada tidak diwarnai isu SARA dan hoaks
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (22/1/2020). (Fransiska Ninditya)
