BPS: Angka kemiskinan di Sumsel turun 0,15 persen

Palembang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik merilis angka kemiskinan di Sumatera Selatan menurun 0,15 persen menjadi 12,56 persen dalam periode enam bulan yakni Maret—September 2019.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan Endang Tri Wahyuningsih di Palembang, Kamis, mengatakan, terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 6.580 orang dari kondisi sebelumnya di Maret sebanyak 1.073.740 orang.

Ia menjelaskan, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 13,43 persen atau menurun 12,19 persen pada Maret 2019 dan 11,94 persen pada September 2019.

Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan menurun dari 13,05 persen pada September 2018 menjadi 13,02 persen pada Maret 2019 dan 12,93 persen pada September 2019.

Ia mengatakan peranan kelompok makanan jauh lebih besar jika dibandingkan peranan kelompok bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan) terhadap penurunan angka kemiskinan ini.

Menurutnya, komoditas makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan di antaranya adalah beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, mie instan roti kopi dan lainnya.

Namun dengan adanya rencana penerapan bea cukai untuk rokok diharapkan pemerintah daerah dapat turut menurunkan tingkat konsumsi masyarakat.

Menurutnya, terdapat tiga poin penting yang harus dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, pertama yakni harus memperhatikan karakteristik penduduk miskinnya.

Kedua, pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan ketiga adalah pengawasan program.

“Saat ini mungkin programnya sudah bagus tapi bermasalah di lapangan. Misal masalah distribusi bahan makanan, kata dia.

Hal lain yang tak kalah penting untuk menurunkan angka kemiskinan ini adalah keberlangsungan bantuan sosial.

Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya menyatakan angka kemiskinan di provinsi setempat pada 2019 ini masih cukup tinggi atau sekitar 13 persen meskipun sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya.

"Melihat angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan dengan baik selama ini akan dimaksimalkan," kata Mawardi Yahya.

Untuk menurunkan angka kemiskinan di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota ini, pejabat instansi terkait jajarannya diminta tidak hanya berkoordinasi dalam menghimpun data dan program saja, tetapi lebih memaksimalkan aksi.

Pejabat harus turun ke lapangan, merasakan apa yang dirasakan masyarakat miskin, mendengarkan secara langsung aspirasi mereka dan bersama-sama mencari solusi yang tepat dan cepat dan menjalankan secara maksimal program penanggulangan kemiskinan yang fokus pada wilayah kumuh yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.

"Melalui upaya tersebut diharapkan angka kemiskinan di Sumsel bisa turun signifikan dalam beberapa tahun ke depan sesuai dengan target yang diharapkan menjadi satu digit," kata dia.