Jakarta (ANTARA) - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan komisioner KPU, para anggota Komisi II DPR menyoroti kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap salah satu komisioner KPU Wahyu Setiawan.
"Kami menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kejadian yang menimpa salah satu komisioner," kata anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Gerindra Kammarussamad dalam RDP Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia menilai akar masalahnya adalah konsistensi dalam mempertahankan sistem Pemilu yang telah disepakati dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu proporsional terbuka dengan suara terbanyak.
Menurut dia, kalau kita konsisten dengan aturan itu, maka kita tidak memiliki penafsiran dan tidak mengakomodasi yang lahir dari sebuah sengketa di luar mekanisme kepemiluan yaitu Bawaslu dan MK.
"Kita tidak mengenal pengadilan umum dalam sengketa Pemilu apalagi fatwa. Karena itu saya hargai keputusan pleno KPU yang konsisten berpegang teguh terhadap keputusan pleno KPU sebelumnya dengan menetapkan sistem suara terbanyak sebagai anggota DPR terpilih," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-Perjuangan Johan Budi menilai ada perubahan sikap yang ditunjukkan komisioner KPU pasca-OTT KPK terhadap Wahyu Setiawan.
Dia menilai integritas dari masing-masing komisioner KPU akan diuji ketika ada penegak hukum yang akan mengusut secara tuntas terhadap kasus tersebut.
"Pak Arief, jangan manggut-manggut saja, tegak pak, jangan tunduk. Nanti kita akan ketahuan siapa saja yang bermain. Satu komisioner ataukah komisioner yang lain (ikut) mencicipi?" ujarnya.
Politisi PDIP itu menilai kasus yang menjerat Wahyu merupakan modus baru karena selama ini kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan komisioner KPU terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
Dia juga meminta agar segera dicari komisioner KPU yang baru menggantikan Wahyu yang telah mengundurkan diri agar pelaksanaan Pilkada serentak ini berjalan dengan baik.
"Baru atau sudah lama, baru ketahuan sekarang, saya juga tidak tahu. Dan ternyata bisa juga dimainkan juga oleh komisioner," ujarnya.
RDP Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP itu dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi, dan Yaqut Cholil Qoumas.
Berita Terkait
Bandara Palembang prediksi ada 152.229 penumpang selama masa lebaran
Kamis, 28 Maret 2024 18:11 Wib
Pertamina prediksi kebutuhan avtur SMB II Palembang naik 10 persen
Selasa, 26 Maret 2024 7:59 Wib
Mendagri sampaikan 240 ASN langgar netralitas pada Pemilu
Senin, 25 Maret 2024 15:47 Wib
Kasdam II/Sriwijaya tutup kegiatan TMMD di Lalan Muba
Kamis, 21 Maret 2024 11:32 Wib
Penerbangan internasional SMB II Palembang tunggu restu regulasi empat kementerian
Jumat, 15 Maret 2024 21:40 Wib
Takjil gratis buat penumpang di Bandara SMB II Palembang
Jumat, 15 Maret 2024 21:01 Wib
Bahagia itu sederhana, bisa naik mobil patroli TNI mereka sudah senang
Jumat, 15 Maret 2024 20:09 Wib
Bandara SMB II Palembang meraih penghargaan ACI ASQ Awards
Rabu, 13 Maret 2024 19:00 Wib