Bank Mandiri kucurkan kredit sindikasi 3,4 miliar dolar pada 2019

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri Persero (Persero) Tbk sepanjang 2019 mengucurkan kredit sindikasi sebesar 3,4 miliar dolar AS dari 34 transaksi yang bernilai total 12,32 miliar dolar AS.

Menurut Direktur Korporasi Bank Mandiri Alexandra Askandar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, hal itu menempatkan Bank Mandiri pada posisi pertama kategori Pemimpin Sindikasi atau Mandated Lead Arranger dan posisi pertama kategori Bookrunner dalam Bloomberg League Table Reports Indonesia Borrower Loans 2019.

Selain itu, Bank Mandiri juga menempati urutan pertama dalam kategori Participants in Syndication Market dalam Bloomberg League Table yang menggambarkan komitmen kredit partisipasi Bank Mandiri terhadap pasar sindikasi Indonesia.

Alexandra mengatakan perseroan akan terus aktif memperkuat eksistensi di kancah pasar sindikasi internasional, yang tercermin pada posisi Bank Mandiri sebagai bank dari Indonesia dengan peringkat tertinggi dalam daftar Mandated Lead Arranger dan Bookrunner di ASEAN Loan berdasarkan data Bloomberg League Table Reports 2019.

“Pada tahun lalu, kami mencatat penyaluran kredit sindikasi yang sangat berkembang, termasuk pembiayaan secara finansial terstruktur. Hal ini menunjukkan komitmen kuat kami untuk menjadi bagian dari agen pendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah," kata dia.

Dia menambahkan, komitmen kuat tersebut terlihat dari data Bloomberg yang menunjukkan bahwa pada 2019 mayoritas kredit sindikasi Bank Mandiri adalah ke sektor Infrastruktur, ketenagalistrikan beserta pembangkit listrik, migas, energi dan industri pertambangan
.
Salah satu contohnya, kata Alexandra, adalah kredit berskema sindikasi yang dikucurkan ke PT Angkasa Pura I (Persero) menjelang penutup tahun lalu.

“Kredit sindikasi yang dimaksudkan untuk membuka jaringan distribusi ke daerah-daerah terpencil itu ditandatangani pada 23 Desember 2019 dengan nilai total Rp4 triliun,” katanya.

Selain itu, kata dia, Bank Mandiri aktif dalam pembiayaan infrastruktur sektor pertambangan mulai dari nikel hingga emas. Diharapkan hilir dari sindikasi ini mampu menambah nilai barang tambang yang pada gilirannya akan menambah pendapatan pemerintah melalui pajak dan penerimaan negara bukan pajak.