Cegah banjir, Presiden tekankan empat upaya pencegahan

id Presiden, joko widodo, rapat bencana, banjir bandang, tanah longsor, jokowi panggil kepala daerah, sodetan ciliwung,berita sumsel, berita palembang, a

Cegah banjir, Presiden tekankan empat upaya pencegahan

Proyek pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang berlokasi di Hulu Sungai Ciliwung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor yang diminta Presiden Joko Widodo untuk dipercepat penyelesaiannya. ANTARA/HO-Kementerian PUPR

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menekankan empat upaya baik di hulu maupun di hilir, untuk mencegah banjir dalam jangka panjang, salah satunya melalui reboisasi.

"Presiden sampaikan agar reforestasi, penghijauan segera dilakukan, tak hanya tanaman keras, namun tanaman yang pencegah erosi, vetiver," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam jumpa pers di Kantor Presiden, di Jakarta, Rabu.

Selain reforestasi, Presiden juga meminta upaya pencegahan banjir dari kawasan hulu yakni dengan mempercepat pembangunan Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor.

Baca juga: Longsor dan banjir bandang landa tiga kecamatan Lahat

Kemudian untuk perbaikan aliran sungai di kawasan hilir, Presiden meminta pelanjutan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung dan selesai 2020.

Sodetan itu akan mengalirkan air Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang menuju ke Kanal Banjir Timur (KBT).

Sebelumnya, pembangunan sodetan mengalami kendala pembebasan lahan.

"Kendala hanya tanah dan Pak Gubernur sampaikan sudah cabut upaya banding, ada 'dispute' di 'legal', dan Gubernur sudah musyawarah dengan masyarakat bahkan perbaikan penetapan lokasi pun ditandatangani beliau setelah masyarakat menyetujui," kata Basuki.

Dia berharap pembebasan lahan diharapkan tidak lewat dari 2020.

Baca juga: Tiga korban longsor di Bogor belum ditemukan

Selain sodetan, upaya normalisasi atau naturalisasi sungai diperintahkan Jokowi kepada Kementerian PUPR untuk diselesaikan.

"Ini tak hanya di Ciliwung, masih ada 13 sungai, ada Pesanggrahan, Angke, Sunter, Mookervart, belum lagi yang kecil-kecil," jelas Basuki.

Presiden, kata Basuki, meminta ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian PUPR mengenai pembagian pengerjaan perbaikan aliran sungai-sungai itu.

"Yang penting jangan ada yang tidak ditangani, dan jangan ada yang ditangani dobel," demikian Basuki.