Soal Natuna, Mahfud MD: Pengamanan masih bersifat patroli

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan saat ini Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan instansi terkait masih melakukan pengamanan yang bersifat patroli rutin di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Sementara ini rutin saja. Jadi, patroli Bakamla juga, lalu di-backing oleh Angkatan Laut, Polair, dan sebagainya. Memang sudah rutin gitu," kata Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa.

Mahfud mengakui pengamanan memang ditingkatkan seiring dengan adanya dua kapal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diinformasikan masuk ke perairan Natuna.

"Itu saja informasinya, 'kan kita sudah tahu memang RRT begitu, kita belum tahu di balik itu apa. Akan tetapi, kita tetap akan mempertahankan hak berdaulat kita di wilayah itu," katanya.

Apalagi, kata dia, Presiden RI Joko Widodo sudah menegaskannya dalam rapat pada tanggal 6 Januari 2020 bahwa tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan dan hak berdaulat RI.

Sebelumnya, Bakamla menyebutkan ada dua kapal RRT yang berada di perairan yang masuk kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia meski belum masuk teritorial kedaulatan RI.

"Belum, belum teritori. Masih jauh. Makanya, di sana bukan masalah kedaulatan, melainkan hak berdaulat. Lebih banyak penegakan hukumnya di sana. Makanya, Bakamla di depan," kata Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Achmad Taufiqoerrochman.

Taufiq menegaskan bahwa persoalan klaim RRT itu harus diselesaikan lewat jalur diplomasi meski secara tegas tidak ada negosiasi ataupun tawar-menawar.

"Jadi, kalau itu enggak selesai, sampai kapan pun akan seperti ini. Makanya, kemarin saya sampaikan bahwa harus ada orkestra tim antara operasi dan diplomasi," katanya.

Kehadiran Bakamla di perairan Natuna, Kepulauan Riau, untuk mendukung langkah diplomasi yang dilakukan terkait dengan pelanggaran ZEE yang dilakukan kapal RRT di perairan tersebut.

Oleh karena itu, Taufiq selalu melapor situasi terkini di perairan Natuna setiap pagi kepada Menteri Luar Negeri untuk dianalisis lebih lanjut sebagai bahan untuk berdiplomasi.

"Makanya, saya tadi sampaikan ada orkestratif, begitu seperti itu, saya tambah lagi kekuatan. Diplomasi tanpa kekuatan juga tak bagus, kekuatan tanpa diplomasi juga tak jelas. Bagaimana kita me-manage itu," katanya.