Sumsel siapkan anggaran bayar iuran BPJS peserta penerima bantuan

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyiapkan anggaran untuk 454.310 peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sesuai kenaikan biaya per 1 Januari 2020.

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Senin, mengatakan, hal ini menjadi kewajiban pemprov mengingat peserta PBI merupakan warga yang tak mampu.

“Kami akan kaji dan upayakan ini. Walaupun anggaran tidak bertambah tapi ini harus tetap jalan jangan sampai pelayanan kesehatan warga Sumsel terganggu,” kata dia.

Namun demikian, gubernur mengimbau Dinas Sosial agar memastikan bahwa peserta penerima sudah tepat sasaran.

Menurutnya, jangan sampai mereka yang berhak justru tidak mendapatkan PBI BPJS Kesehatan tersebut.

Selain itu, pemprov juga meminta BPJS Kesehatan memberikan pelayanan yang sama bagi PBI dengan peserta mandiri.

“Saya minta pelayanan bagi peserta ini benar-benar diutamakan. Karena sesuai kontraknya ini kami bayar langsung setahun. Ini dilanjutkan dulu jangan mandek, sambil kami bahas lagi bersama,” kata dia.

Deputi Direksi Wilayah Sumsel Kepulauan Babel dan Bengkulu BPJS Kesehatan Elsa Novelia menjelaskan Pemprov Sumsel dikenai kewajiban membayar sebesar Rp228 miliar untuk ratusan ribu peserta PBI pada 2020.

“Harapan kami peserta existing ini (455.310 peserta) berlanjut agar status kepesertaan ini jelas," kata dia.

Untuk tahun 2019 terdata peserta PBI mencapai 454.310 orang dengan iuran Rp42.000 per bulan. Kemudian, iuran tersebut naik sebanyak Rp25.500 per bulan dari sebelumnya.

Berdasarkan data BPJS Kesehata, per 31 Desember 2019, kepesertaan di Sumsel mencapai 2,7 juta untuk PBI yang menggunakan dana APBN.

Kemudian PBI menggunakan APBD sebanyak 1,5 juta peserta, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 1,1 juta peserta, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) 851.000 peserta. Dari jumlah tersebut tercatat masih 1,9 juta yang belum tercover JKN.

"Khusus untuk peserta dari kab/kota yang iurannya dibiayai Pemprov Sumsel tanggal 31 Desember 2019 tadi kontraknya habis. Dan saat ini kab/kota masih menunggu berapa peserta yang akan didaftarkan dan dibiayai oleh pemerintah provinsi," kata dia.