Kupang (ANTARA) -
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang, MSi mengatakan negara selama ini mempraktikkan politik layang-layang kepada Front Pembela Islam (FPI).
"Artinya, dalam urusan dengan FPI, pemerintah tidak tegas dalam menerapkan aturan dan selalu tarik ulur," kata Ahmad Atang kepada Antara di Kupang, Sabtu.
Dia mengemukakan hal itu terkait dengan sikap pemerintah yang seolah tidak tegas terhadap FPI.
Menurut dia, kekuatan negara terletak pada kemampuannya mengendalikan perilaku masyarakat.
"Kasus FPI terkesan negara didikte, namun fakta menunjukkan bahwa ada pembangkangan yang dilakukan oleh FPI agar terkesan pada publik bahwa ormas ini memiliki 'powerfull', padahal sebenarnya secara realitas FPI berada pada posisi 'powerless'," katanya.
Dengan demikian, kata dia, ormas yang tidak tunduk pada negara harus dilihat sebagai bentuk resistensi, sehingga perlu ditindak jika melanggar hukum.
Menurut dia, FPI bukan ancaman, dan bukan pula kekuatan yang harus ditakuti.
FPI hanyalah kumpulan orang-orang yang ingin mencari panggung, maka politik kompromistis yang diterapkan oleh negara harus dihentikan dan digantikan dengan politik ketegasan.
"Hal ini penting agar opini soal FPI tidak digoreng ke mana-mana," kata mantan Pembantu Rektor I UMK ini.
Berita Terkait
Rizieq Shihab disambut keluarga usai bebas bersyarat
Rabu, 20 Juli 2022 10:24 Wib
Politikus Fadli Zon jadi saksi sidang kasus hoaks Bahar Smith
Kamis, 7 Juli 2022 17:50 Wib
Ratusan anggota Polri amankan demo di Kedubes India terkait penghinaan Nabi Muhammad
Jumat, 17 Juni 2022 14:08 Wib
Polda Metro hormati putusan pengadilan soal kasus KM50
Jumat, 18 Maret 2022 18:55 Wib
Briptu Fikri dan Ipda Yusmin sujud setelah vonis "unlawful killing"
Jumat, 18 Maret 2022 15:20 Wib
Hakim vonis dua polisi "unlawful killing" lepas dari sanksi pidana
Jumat, 18 Maret 2022 13:10 Wib
Munarman dituntut delapan tahun penjara
Senin, 14 Maret 2022 15:24 Wib
Terdakwa "unlawful killing" mengaku baku tembak FPI pengalaman pertama
Rabu, 2 Februari 2022 15:03 Wib