Pekerja migran NTT diduga disekap di Malaysia

id Pekerja Migran,pekerja asal ntt,pekerja migran ntt,tki ditahan malaysia,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antara hari

Pekerja migran NTT  diduga disekap di Malaysia

Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi (Antara Foto/ Kornelis Kaha)

Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengutus empat orang ke Malaysia untuk mengecek kebenaran adanya informasi yang menyebutkan ada beberapa pekerja migran asal NTT yang diduga disekap di negara tersebut.

"Ia saya sudah utus kepala dinas tenaga kerja dan tiga orang stafnya untuk berangkat ke Malaysia untuk mengecek dan menyelidiki kebenaran informasi tersebut," kata Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi kepada Antara di Kupang, Kamis (2/1).

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan informasi yang beredar bahwa beberapa warga NTT yang juga pekerja migran disekap di negeri jiran tersebut dan meminta pertolongan untuk dikembalikan ke NTT.

Ia menyebutkan bahwa Kadis tenaga kerja dan sejumlah stafnya itu sudah berangkat sebelum akhir bulan Desember 2019. Keberangkatan tersebut hanya untuk mengecek saja dan mencari tahu jika benar disekap maka apa penyebabnya.

"Nanti kita tunggu informasi saja, saat ini masih ditelusuri oleh, kalau mereka sudah pulang baru saya sampaikan info selanjutnya," tambah dia.

Sementara itu Dir Krimum Polda NTT Kombes Pol Yudi Sinlaeloe kepada wartawan di Kupang juga mengatakan timnya juga mengutus satu orang timnya untuk ikut menyelidiki kasus tersebut.

Seorang anggota yang dikirim ke Malaysia itu adalah Brigadir Kepala (Bripka) Rudy Soik yang pada tahun 2014 lalu sempat viral karena melawan pimpinannya di Polda berkaitan dengan kasus perdagangan orang.

"Cukup kirim Rudy Soik saja, dia yang terbaik, dan ini saatnya pembuktian dia untuk menunjukkan bahwa dia orang yang tepat penanganan kasus ini," tambah dia.

Kasus tersebut juga kata Yudi belum dilaporkan ke Polda NTT. Maka dari itu untuk melakukan penyelidikan pihaknya bersinergis dengan pemerintah NTT untuk berangkat ke daerah itu.

"Itukan anggarannya besar, kita nebeng sajalah dengan Pemprov NTT. Seharusnya ada wartawan juga yang dilibatkan untuk meliput kebenaran informasi itu," tutur dia.