Menteri Edhy rawat kemitraan sektor perikanan internasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo merawat kemitraan sektor perikanan internasional dengan menjalin kerja sama dengan negara sahabat dan pasar baru yang dapat dikembangkan.

Menteri Edhy, dalam rilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterima di Jakarta, Rabu, menyatakan hal ini dilakukan untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan Indonesia di tingkat global.

Menurut rilis tersebut, belum genap sepekan menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy pada 28 Oktober lalu telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Kelautan dan Perikanan antara Indonesia dan Maroko.



Kemudian berselang tiga hari kemudian, Menteri Edhy menerima kunjungan Duta Besar Jepang untuk Indonesia.

Kemitraan juga dibangun dengan negara lain seperti Republik Rakyat China, Amerika Serikat, Selandia Baru, Norwegia, Prancis, Rusia, Tunisia, India, Singapura, dan Korea Selatan melalui pertemuan Menteri Edhy dengan duta besar negara tersebut.



Kesepakatan dan penjajakan kerja sama dengan masing-masing negara beragam, sesuai dengan potensi masing-masing negara.

Misalnya bersama General Administration of Customs of China (GACC), KKP juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Jaminan Keamanan dalam Impor dan Ekspor Produk Akuatik. Sedangkan guna membahas rencana pembentukan Indonesia-Portugal Maritime Forum, Menteri Edhy juga bertemu duta besar Indonesia untuk Portugal.

Tak kalah penting, Menteri Edhy juga menerima kunjungan World Bank yang diwakili oleh Acting Country Director World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste, serta kunjungan Menteri Dalam Negeri Malaysia dan Advisor to the Minister of Agriculture and Cooperatives Thailand.

Sebelumnya, KKP juga telah bertemu lembaga multilateral seperti Bank Dunia guna menjajaki kerja sama dalam pemanfaatan laut secara berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan di Indonesia.

Menteri Edhy menyatakan terbuka peluang kerja sama antara kedua belah pihak yang sejalan dengan tujuan pemanfaatan laut berkelanjutan dan kesejahteraan nelayan.

"Kerja sama terkait ketahanan laut dan pesisir yang ditawarkan oleh Bank Dunia memiliki semangat yang sama dengan program kerja yang dijalankan oleh Indonesia saat ini," katanya.

KKP fokus pada tiga hal yaitu kawasan perlindungan laut (marine protected areas/MPA), budi daya perikanan dan pencemaran laut. Untuk itu, KKP telah memberlakukan sejumlah kebijakan terkait hal tersebut.

Selain itu, KKP telah memiliki UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta regulasi lainnya tentang budi daya dan perlindungan sumber daya laut serta terumbu karang yang dinilai sejalan dengan semangat ini.

Di samping itu, Menteri Edhy juga menyampaikan kondisi kampung nelayan yang dinilai belum optimal saat ini. Untuk memperbaikinya, ia menyatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk membangun infrastruktur yang lebih memadai di sejumlah kampung nelayan.

Menteri Edhy mengharapkan Bank Dunia dapat turut mendukung upaya untuk mengoptimalkan kampung nelayan yang ke depannya dinilai bakal membantu meningkatkan kegiatan ekonomi kalangan nelayan di berbagai daerah Nusantara.