Bakamla koordinasi lintas kementerian sikapi kapal asing masuk Natuna

Jakarta (ANTARA) - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI telah berkoordinasi lintas kementerian terkait masuknya kapal-kapal asing pencari ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Ini sudah kami koordinasikan kepada Kemenko Polhukam, Kementerian Luar Negeri. Kami laporkan, sudah sampai ke Presiden," kata Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, di Jakarta, Senin.

Saat menemui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang meninjau Markas Bakamla RI, Taufiq juga melaporkan langsung kasus tersebut kepada Mahfud, termasuk tindakan yang sudah dilakukan, yakni pengusiran terhadap kapal nelayan asing.

"Beliau berkunjung ke sini, tentunya saya sebagai anak buahnya langsung harus memberikan laporan 'command'. Nah, salah satunya isu terkini tadi," katanya.


Dia menjelaskan, Bakamla sudah mengendus pergerakan kapal-kapal "fishing fleet" (penangkap ikan) dari utara ke selatan sejak 10 Desember 2019 yang dimungkinkan masuk wilayah perairan Indonesia.

"Maka, kami gerakkan kapal-kapal kita ke sana. Memang diperkirakan tanggal 17 Desember mereka masuk, ternyata mereka masuk tanggal 19 Desember. Nah, kita temukan, kita usir," katanya pula.

Ternyata, nelayan-nelayan asing itu tetap membandel dan mengulangi kembali memasuki wilayah perairan Indonesia, tetapi Bakamla sudah bersiaga di kawasan itu.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan koordinasi secara rutin terus dilakukan dengan Kemenlu dan bersifat umum, termasuk terkait laporan masuknya kapal ikan asing ke Natuna.

"Kalau saya sifatnya umum. Saya koordinator aja. Jadi, kalau ada informasi begitu, saya telepon Bu Retno, terus saya tanya kalau ketemu, terus cerita, bagaimana penanganannya. Dia cerita udah sampai ini Pak. Artinya rutin," kata Mahfud pula.


Sebelumnya, sejumlah video berdurasi pendek menayangkan pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Natuna belakangan ini viral di media sosial.