KPU: Pemilu serentak 2019 menjadi tugas luar biasa KPU

Solok (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) Amnasmen mengatakan Pemilu serentak pada 2019 menjadi tugas luar biasa bagi KPU kota dan kabupaten di Sumbar dibandingkan pemilihan-pemilihan sebelumnya.

"Tugas KPU menjadi berat karena pemilu dilakukan untuk memilih pada lima macam surat suara, yaitu DPRD Kota atau Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan Presiden," kata Ketua KPU Sumbar Amnasmen saat rapat evaluasi pemilu 2019 dari sisi media dan sosialisasi pencalonan Wali Kota Solok 2020, di Solok, Minggu.



Menurut dia, banyaknya surat suara pada Pemilu serentak 2019, di beberapa kota dan kabupaten harus melakukan pemilihan suara ulang karena kesalahan daftar pemilih saat registrasi.

Setelah pihaknya melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019, ia menilai memang penting keterlibatan masyarakat dan berbagai pihak mulai dari verifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi pendidikan politik, kampanye, dan tahapan pemilu lainnya.



"Saya lihat masyarakat masih kurang aktif dan hanya berpikir pemilu itu ketika hari pencoblosan," katanya.

Selain itu, masih banyak partai politik yang sibuk dengan kepentingan kelembagaan. Jadi, kurang mengedukasi masyarakat.



Amnasmen mengatakan secara demokrasi, masih banyak proses pemilu yang perlu diperbaiki. Salah satunya, tentang kenetralan anggota dan pegawai KPU.

"Anggota dan perangkat KPU harus netral sehingga demokrasi di masyarakat berjalan baik tanpa adanya kecenderungan terhadap salah satu peserta pemilu," ujarnya.



Dengan Pemilu 2019, pihaknya menilai kemampuan KPU kota atau kabupaten dan petugasnya di kecamatan semakin meningkat karena berbagai permasalahan berhasil diatasi dan memperkaya pengalaman mereka.

Sementara itu, Plt Ketua KPU Kota Solok Jonnedi mengatakan kegiatan rapat evaluasi Pemilu 2019 dari sisi media dan sosialisasi pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020 agar media dapat menginformasikan calon wali kota dan wakil wali kota perseorangan atau independen.

"Selain itu, dengan adanya evaluasi akan semakin memperbaiki dan meningkatkan kinerja KPU ke depan terutama pada Pilkada 2020," ujarnya.