Pemprov Sumsel dirikan bank wakaf mikro 2020

Palembang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendirikan bank wakaf mikro pada 2020 untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan. 

"Pemprov Sumsel akan mendirikan lima bank wakaf mikro pada tahun 2020 untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," kata Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang, Rabu.

Menurut dia, pendirian bank wakaf itu juga sebagai upaya percepatan masyarakat mendapatkan akses dan pelayanan jasa keuangan dari daerah. 

Bahkan itu menjadi fokus dalam pembangunan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu untuk pemerataan dalam penyerapan keuangan hingga ke pelosok desa.

Pihaknya akan targetkan membentuk lima unit bank wakaf mikro di Sumsel, terutama di lingkungan pondok pesantren atau di tempat-tempat tertentu berbasis ekonomi mikro. 

Menurut Gubernur, selama ini masih banyak pelaku usaha di pedesaan yang membutuhkan modal untuk usaha.

Meski jumlahnya kecil, namun pelaku usaha kesulitan mencari pinjaman.

“Banyak potensi yang ada di Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), sayangnya karena mereka tidak tahu bagaimana dan di mana mencari pinjaman. Akhirnya mereka larinya ke rentenir,” tegas Gubernur Sumsel. 

Kepala Biro Perekonomian Setda Sumsel Afrian Joni mengatakana sesuai arahan pihaknya segera membentuk Bank Wakaf Mikro (BWM) bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel, dan sejumlah perusahaan untuk pendanaannya.

“Untuk pendanaannya nanti kita lihat regulasinya, berapa jumlah minimal modal yang harus dimiliki BWM, dan kita buat kajian secara teknis”, ujar dia.

Keberadaan BWM tersebut diharapkan Afrian Joni dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, baik bagi pondok pasantren dan UMKM yang dapat dikembangkan.

Dilain pihak sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam arahannya saat membuka Rakornas TPKAD dan Silaturahim Nasional Bank Wakaf Mikro menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp 325 triliun pada tahun 2024.

Presiden mengatakan peningkatan target penyaluran KUR bagian upaya pemerintah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasional yang saat ini masih belum 100 persen untuk literasi hingga saat ini baru mencapai 35 persen, sedangkan inklusi keuangan 75 persen.