Menteri Agraria: Luas lahan baku sawah segera diumumkan oleh Wapres

id lahan baku sawah,luas sawah,menteri atr,sofyan djalil,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antara hari ini, palembang har

Menteri Agraria: Luas lahan baku sawah segera diumumkan  oleh Wapres

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil saat ditemui usai media gathering di Jakarta, Rabu (11/12/2019). ANTARA/Mentari Dwi Gayati.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyebutkan luas lahan baku sawah nasional yang sudah divalidasi akan segera diumumkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebelum akhir Desember 2019.

Menteri Sofyan Djalil menegaskan bahwa proses penghitungan ulang luas lahan baku sawah sudah selesai dan akan diumumkan bersama oleh Wapres dalam waktu dekat.

"Sudah selesai, tinggal kita menunggu waktu karena katanya nanti Pak Wapres ingin bersama-sama mengumumkan," kata Sofyan Djalil pada media gathering di Jakarta, Rabu.

Sofyan menjelaskan bahwa data lahan baku sawah yang nantinya menjadi rujukan kebijakan pemerintah di bidang pangan, khususnya, sudah diteken oleh Kementerian ATR/BPN.

Ia menyebutkan bahwa dalam data terbaru, ada penambahan jumlah luas lahan baku. Namun, Sofyan enggan menyebutkan total luas lahan tersebut.

Menurut dia, penambahan luas lahan terjadi karena ada perbedaan kondisi sawah saat pemotretan citra satelit. Sebelumnya, luas lahan baku sawah Indonesia tercatat seluas 7,1 juta hektare yang diterbitkan melalui Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No 339/2018 tanggal 8 Oktober 2018.

Luas lahan baku sawah ini pun sudah disepakati dan disahkan oleh sejumlah lembaga, antara lain Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian ATR/BPN.

"Intinya, mungkin sawah pasang surut yang tidak terdaftar, karena mungkin saat diambil satelit, waktu itu lagi pasang, begitu surut menjadi sawah. Menurut definisi, itu termasuk sawah," kata Sofyan.

Sebelumnya, Kementerian ATR/BPN melakukan validasi data dan penghitungan ulang di lapangan, terutama di 20 provinsi yang menjadi daerah penghasil beras terbesar nasional.

Verifikasi dan validasi data ini menggunakan bantuan citra satelit dari BIG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
 
Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar