Menteri Edhy : Semua pihak mesti bersatu bangun perikanan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan semua pihak mesti bersatu dan terus meningkatkan sinergi dalam membangun sektor kelautan dan perikanan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

"Kepada seluruh stakeholders (pemangku kepentingan), mari bergandengan tangan, sama-sama kita wujudkan amanah dan visi Presiden," kata Menteri Edhy dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterima di Jakarta, Jumat.

Sebagaimana diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menutup Rapat Koordinasi Nasional KKP tahun 2019 yang telah menghasilkan berbagai poin kesepakatan.

Sejumlah poin itu antara lain, Menteri Kelautan dan Perikanan telah meminta kepada seluruh peserta Rakornas agar ada kesatuan visi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku utama, serta pemangku kepentingan lainnya untuk bersatu membangun kelautan dan perikanan untuk Indonesia maju.

Selain itu, Komisi IV DPR RI memberikan dukungan kepada KKP untuk penajaman pelaksanaan program, termasuk dukungan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta kepada KKP melakukan evaluasi kebijakan untuk membangun iklim usaha yang kondusif.

Dalam hasil Rakernas itu juga mengemuka mengenai Menteri PPN/Kepala Bappenas mendukung dibangunnya international fish market yang mengintegrasikan aktivitas perikanan dengan pariwisata antara lain di Likupang, Saumlaki, dan Bagansiapi-api yang dilaksanakan secara lintas sektor.

Kemudian, Menteri PUPR akan melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung sektor kelautan dan perikanan, antara lain: sumber daya air (irigasi tambak garam dan tambak perikanan), permukiman (peningkatan kualitas kawasan nelayan), dan perumahan (pembangunan rumah khusus dan perbaikan rumah swadaya untuk nelayan).

Selanjutnya, Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan bersepakat untuk melakukan penyederhanaan perizinan kapal melalui pengurusan izin satu atap yang terintegrasi, dengan masa berlaku izin yang sama antara KKP dan Kementerian Perhubungan.

Menhub juga mendukung sektor kelautan dan perikanan antara lain melalui penyediaan reefer container untuk tol laut di antaranya di Kupang dan Dobo, layanan perizinan di UPT Kemenhub, pemasangan AIS, dan sertifikasi pelaut.

KKP juga dinilai perlu segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan tata ruang pertambakan (budidaya perikanan dan garam), pengelolaan kawasan konservasi perairan dan jenis ikan, dan melakukan pembinaan masyarakat untuk perlindungan usaha.

Khusus untuk tata ruang darat, KKP perlu berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. Selanjutnya KKP mendorong agar 12 provinsi segera menyelesaikan Perda tentang RZWP3K dan bagi daerah yang telah memiliki Perda, agar segera menerbitkan Peraturan Gubernur turunannya.

KKP juga bersama dengan pemerintah daerah dan para pelaku usaha sepakat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik di sektor kelautan dan perikanan.