Pernyataan itu disampaikan Presiden Sall saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Dakar, Senegal, Senin (2/12). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral di bidang infrastruktur, industri strategis, pertambangan, dan ekonomi.
Melalui keterangan tertulis Kemlu, Selasa, disampaikan bahwa Menlu Retno juga meminta Presiden Sall untuk memberikan kemudahan pemberian visa termasuk kepada kalangan swasta kunjungannya semakin meningkat ke Senegal, seiring meningkatnya kerja sama ekonomi kedua negara.
Setelah pertemuan, Menlu Retno bersama Menteri PSE/Bappenas Senegal menyaksikan penandatanganan Kontrak Tahap 1 proyek Tour de Goree, yang disepakati pada penyelenggaraan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue di Bali, Agustus lalu.
Penandatangan yang dilakukan antara PT WIKA dengan pihak Senegal menjadi kick-off dimulainya pelaksanaan proyek senilai 250 juta euro itu. Tour de Goree merupakan awal dari sejumlah kerja sama proyek infrastruktur antara Indonesia dan Senegal, dan akan menjadi landmark penyelenggaraan Youth Olympic Games 2022 di Dakar.
Di sela-sela pertemuan di Senegal, sejumlah BUMN yakni PT WIKA, PT Dirgantara Indonesia, PT Timah, dan Indonesia Eximbank yang turut mendampingi kunjungan Menlu RI ke Dakar juga melakukan serangkaian pertemuan dalam bidang infrastruktur, pertambangan dan industri strategis yang pembahasannya berlanjut hingga 3 Desember 2019.
Peluang kerja sama yang telah ditawarkan oleh pihak Senegal antara lain pembangunan jembatan, renovasi bandara militer, peluang pembelian pesawat CN-235, serta pembahasan kerja sama pertambangan seperti fosfat. Pembahasan lebih rinci akan terus dilakukan khususnya skema keuangan untuk pembiayaan proyek-proyek dimaksud.
Di Dakar, Menlu Retno juga berbicara pada konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Senegal bekerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) mengenai pembangunan berkelanjutan.
Retno Marsudi merupakan satu-satunya Menlu yang diundang sebagai salah satu panelis untuk berbagi kisah sukses kerja sama pembangunan dan investasi Indonesia dengan berbagai negara di Afrika serta kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo yang dinilai berbagai pihak di Afrika dapat menjadi pembelajaran yang sangat baik.
Di sela-sela konferensi, Menlu Retno berbicara dengan Presiden Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, yang mengundang Indonesia melakukan kerja sama dalam sejumlah proyek infrastruktur prioritas negaranya.
Menlu sempat berbicara dengan Perdana Menteri Mali, Boubou Cisse, guna membahas mengenai pentingnya penciptaan perdamaian dan keamanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menlu Retno juga mengadakan pertemuan dengan Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina Mohammed, guna membahas isu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pemberdayaan perempuan, dan perubahan iklim.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat mengenai pentingnya pembahasan lintas sektor dan kolaborasi dalam menghadapi isu sumber energi terbarukan, peningkatan partisipasi generasi milenial dan perempuan di berbagai platform, serta mendorong percepatan upaya dan kebijakan untuk mencapai tujuan SDGs 2030.
Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama Menlu RI ke Afrika di masa kabinet Indonesia Maju. Pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelumnya, Menlu Retno telah melakukan kunjungan ke beberapa negara Afrika, seperti Afrika Selatan, Pantai Gading, Mozambik, dan Nigeria.
Rangkaian kunjungan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk diantaranya meningkatkan peran ekonomi Indonesia di tingkat global seperti di Afrika.
Atas dasar visi dan misi Presiden tersebut, diplomasi ekonomi menjadi prioritas utama politik luar negeri Indonesia di masa kabinet Indonesia Maju 2019-2024 dengan menembus pasar non-tradisional.
Ikatan sejarah yang kuat antara Indonesia dengan Afrika sejak Konferensi Asia Afrika 1955 terus meningkat dan bertransformasi menjadi kerja sama ekonomi konkret yang saling menguntungkan.
Sebagai tindak lanjut, Forum Indonesa-Afrika diselenggarakan pada 2018 dan dilanjutkan dengan Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika pada 2019. Dalam kedua kegiatan tersebut telah dilakukan pembahasan kerja sama perdagangan barang dan jasa guna memperkuat ekspor dan memperluas akses pasar melalui pembentukan preferential trade agreement (PTA) serta di bidang investasi termasuk pembangunan infrastruktur dan ekspor produk industri strategis, pertambangan dan energi serta memperkuat infrastruktur diplomasi Indonesia di Afrika.
