Palembang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan mengkaji ulang rencana menjadikan para ketua RT/RW, ustadz,ustadzah dan marbot menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda di Palembang, Senin, mengatakan pengkajian ini terkait anggaran mengingat terdapat 5.000 orang ketua RT/RW dan 400 ustadz/ustadzah di 18 kecamatan Kota Palembang.
“Ini harus dikaji secara matang, bukan hanya anggarannya tapi juga dasar hukumnya. Jangan langsung dilaunching saja,” kata Finda, sapaan akrab wakil wali kota ini.
Ia mengemukakan pemerintah kota sedari awal memiliki kepedulian kepada ketua RT/RT, ustadz, ustadzah dan marbot ini karena mereka memiliki peran bidang sosial kemasyarakatan yang sangat vital dalam membantu pemerintah kota.
“Sehingga, bantuan berupa pembiayaan menjadi peserta BPJS-Ketenagakerjaan ini terbilang wajar diberikan ke mereka,” tambah Finda.
Sejauh ini, pemerintah kota mendukung penuh program pemerintah dalam perlindungan ke warga, baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan.
Meski saat ini terasa gap yang cukup jauh terkait jumlah kepersertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, namun Finda optimistis bahwa perbedaan itu akan berangsur-angsur berkurang seiring dengan semakin teredukasinya perusahaan dan ketersediaan dana pemerintah daerah.
Sebelummya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang pernah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan diantaranya Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Protokol, DLHK, Dinas Perikanan, dan Dinas Sosial.
“Namun seluruh OPD sudah tidak melanjutkan untuk program BPJS Ketenagakerjaan tersebut dengan alasan terganjar aturan. Ini juga menjadi pembahasan kami, untuk dicarikan solusinya,” kata Finda.
BPJSl Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbasel) defisit jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta sekitar 10.000 orang per Juni 2016 akibat menurunnya kinerja sektor perkebunan karet dan sawit.
BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel mematok target sebanyak 2,1 juta pekerja untuk menjadi peserta. Adapun realisasi capaian kepesertaan saat ini sekitar 1,7 juta tenaga kerja.
Target ini masih didominasi pekerja penerima upah (formal) yakni sebanyak 1,2 juta tenaga kerja. Sementara untuk pekerja bukan penerima upah (informal) kami targetkan 250.000 dengan realisasi baru 74.000 pekerja, terang dia.
Pemkot Palembang kaji kepesertaan BPJS-Ketenagakerjaan bagi ketua RT
Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda memimpin rapat terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Palembang, Senin (2/12). (ANTARA/HO/19)
