Burzah Zarnudi harap Jokowi bangun perpustakaan di seluruh desa

id Bursah Zarnubi,jokowi,perpustakaan ,bangun perpustakaan,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antara hari ini, palembang h

Burzah Zarnudi harap Jokowi bangun perpustakaan  di seluruh desa

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK), Bursah Zarnubi (berdiri), saat menjadi narasumber diskusi yang bertajuk "Lima Program Kerja Prioritas, Kabinet Indonesia Maju Jilid II: Akankah Menjawab Tantangan Masa Depan Indonesia" di Universitas Esa Unggul, Jakarta, Kamis (21/11/2019. ANTARA/Istimewa

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPP PGK), Bursah Zarnubi, berharap Presiden Joko Widodo membangun perpustakaan di seluruh desa Indonesia.

Menurut dia, pembangunan perpusatakaan di tingkat desa itu dalam rangka mencerdaskan semua anak bangsa dan memajukan peradaban bangsa.

"Saran saya sama Pak Jokowi bangun satu perpusatakaan satu desa biar masyarakat kita bisa membaca. Kira-kira dananya satu perpustakaan Rp5 miliar. Itu sudah 50-60 ribu judul buku," ujar Bursah saat menjadi narasumber diskusi bertajuk "Lima Program Kerja Prioritas, Kabinet Indonesia Maju Jilid II: Akankah Menjawab Tantangan Masa Depan Indonesia" di Universitas Esa Unggul, Jakarta, Kamis.

Selain Bursah, hadir sebagai narasumber lain adalah Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, Presiden Mahasiswa UMJ, Dheden Pranata Putra, dan Aktivis Millenial, Ginka Febriyanti Br Ginting, demikian rilis diskusi tersebut.

Menurut Bursah, perpustakaan di tingkat desa tersebut nantinya dapat mempermudah meningkatkan literasi generasi muda untuk memperluas wawasan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Bursah menjelaskan syarat majunya sebuah bangsa tak lepas dari perkembangan sains dan teknologi.

"Jadi harus ada pengorbannan. Kalau tidak, nanti akan terjadi culture gap atau kesenjangan peradaban antara kota dan desa," katanya.

Dia mengatakan pembangunan perpustakaan tingkat desa tersebut sesuai dengan pernyataan Jokowi untuk memprioritaskan pembangunan di pemerintahannya, salah satunya pembangunan sumber daya manusia unggul.

Untuk menciptakan sumber daya manusia unggul, tidak lepas dari perkembangan sains dan teknologi.

Sebuah bangsa yang tak tidak bisa melakukan inovasi dengan cara mengikuti perkembangan sains dan teknologi maka negara tersebut tidak akan bisa menjadi negara maju dan beradab.

"Sekuat-kuatnya spriritual suatu bangsa dan ideologi, kalau tidak memulai perkembangan sains dan teknologi suatu bangsa tak akan kemana-kemana, bahkan mengalami kehancuran," katanya.

Menurut Bursah, sains dan teknologi dapat mengintegrasikan kota dan desa. Maka dari itu, lanjut Bursah, pemerintah harus bisa memanfaarkan perkembangan sains dan teknologi,

Selain membangun ingrastruktur, untuk menyelesaikan problematika negara ini, karena pada tahun 2050 Indonesia akan menjadi negara berpenduduk besar nomor empat di dunia, setelah Cina, Amerika Serikat, India, Penduduk Indonesia diprediksi akan mencapai 330 juta jiwa pada tahun 2050.

Karena itu, kata Bursah, bonus demografi yang ada saat ini harus dimanfaatkan semaksimalkan mungkin sehingga cita-cita Indonesia menjadi negara besar nomor empat di dunia bisa terwujud.

"Kalau tidak bisa memanfaatkan bonus demograsi maka kita akan mengalami petaka sosial," katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, yang sepakat dengan usulan Bursah Zarbubi yang mendorong pemerintah membangun perpustakaan tingkat desa. "Kalau bisa bukan cuma satu. Tapi dua sampai tiga perpustakaan ada di satu desa," katanya.

Menurut Ngabalin, perpustakaan di tingkat desa dapat mengejar ketertinggalan anak bangsa dalam meningkatkan literasi.

Kualitas seseorang dapat dilihat dari kualitas pengetahuan dan tingkat literasinya. Dia mencontohkan tingkat literasi penduduk negara-begara Eropa.

"Teman-teman di Eropa itu meningkatkan luterasi. Dan Itu ada di Al Qur'an, Iqro Literasi itu meningkatkan kualitas diri. Tapi moral harus menjadi stadar terpenting. Ini tak boleh diaikan karena kalau kita tak menjaga moral dan etika, ini akan menyebabkan peradaban kebangsaan hancur," katanya.