Menteri BUMN bergerak cepat jalankan misi Presiden

id erick thohir,aset bumn,ahok,chandra hamzah,menteri bumn,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antara hari ini, palembang h

Menteri BUMN bergerak cepat jalankan misi Presiden

Menteri BUMN Erick Thohir (ANTARA/Agus Salim)

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir bergerak cepat dalam menjalankan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penciptaan birokrasi yang efektif dan efisien.

Untuk itu ia memanggil sejumlah nama yang dinilai dapat bekerja keras membantu menangani sekaligus mengawasi 142 perusahaan milik negara.

Selain telah memiliki dua Wakil Menteri yaitu Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo, Erick juga sudah memanggil mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, mantan komisioner KPK Chandra Hamzah, dan termasuk politisi Rizal Mallarangeng.

"Untuk mengelola asset sebesar Rp8.200 triliun rupiah itu, saya perlu teamwork yang kompak, yang diisi dengan orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga akhlak yang baik," kata Erick dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Erick menambahkan bahwa dirinya berupaya agar mereka yang ada di dalam lingkungan BUMN, baik di kementerian maupun di unit usaha, adalah orang-orang dengan akhlak yang baik, berarti memiliki integritas tinggi dan komitmen yang kuat.

"Mereka yang sudah berkeringat dan masih mau berkeringat dan memiliki akhlak yang baik, juga memiliki kesempatan untuk berkontribusi bagi negeri ini, di sini. Yang penting, akhlaknya baik," ujar Erick.

Sebelumnya, Chandra Hamzah usai menemui Erick Thohir di Kementerian BUMN, Senin (18/11), mengatakan bahwa Erick Thohir berharap jangan sampai ada lagi BUMN yang terjerat korupsi.

"Jangan sampai ada pejabat BUMN tersangkut kasus korupsi lagi, jadi pak menteri menyampaikan salah satu yang penting adalah integritas, jangan sampai BUMN dijadikan bahan bancakan atau terjerat kasus korupsi lagi," ujar Chandra.

Dia juga mengatakan bahwa terdapat kendala-kendala hukum yang menghambat BUMN untuk bergerak lebih maju.

"Banyak, masalah regulasi apa yang menghambat BUMN, regulasi apa yang diperlukan agar BUMN melangkah lebih cepat," katanya.