Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah agar mengevaluasi peraturan daerah pembentukan desa terkait belakangan adanya dugaan-dugaan desa fiktif.
“Ada kesalahan dalam penetapan Perda pembentukan dan pendefinitifan desa wilayah Kabupaten Konawe sehingga kami meminta agar pemerintah kabupaten melakukan evaluasi Perda," kata Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan di Jakarta, Senin.
Nata mengatakan, penetapan Perda tentang pembentukan dan pendefinitifan desa di wilayah Kabupaten Konawe tidak melalui mekanisme dan tahapan di DPRD.
Kesalahan prosedur tersebut mengakibatkan 56 desa yang tercantum dalam Perda secara yuridis dikatakan cacat hukum juga membuat kelembagaan desa tidak berjalan.
Lebih lanjut, Nata menjelaskan dari total 56 desa yang tercantum dalam Perda, setelah dilakukan verifikasi dari Tim Kemendagri, 34 desa dinyatakan memenuhi syarat ditetapkan menjadi desa sedangkan 18 desa masih perlu pembenahan administrasi.
Sementara, empat desa masih perlu diawasi karena terdapat perbedaan data jumlah penduduk dan luas wilayah.
Berdasar informasi yang didapatkan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dana desa telah disalurkan kepada empat desa tersebut.
“Karena diduga bermasalah dan berpotensi menimbulkan kerugian negara sejak 2018 dana desa sudah dihentikan penyalurannya," ujarnya.
Merujuk kejadian tersebut, dia mengimbau agar pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menetapkan Peraturan Daerah pembentukan dan pendefinitifan desa.
Berita Terkait
Tiga tersangka kredit fiktif rugikan negara Rp10,9 miliar
Rabu, 18 Oktober 2023 10:45 Wib
Kejari tetapkan dua mantan Kadis Kesehatan PALI jadi tersangka dugaan dana fiktif
Rabu, 19 Juli 2023 9:19 Wib
KPK tahan mantan Direktur Utama PT Amarta Karya
Rabu, 17 Mei 2023 19:15 Wib
Selebgram "ajudan pribadi" ditangkap karena jual mobil fiktif
Rabu, 15 Maret 2023 12:30 Wib
Kementerian ATR/BPN klarifikasi 12 ribu sertifikat tanah fiktif
Jumat, 3 Juni 2022 14:37 Wib
KPK limpahkan berkas terdakwa korupsi kegiatan fiktif Kementerian ESDM
Selasa, 15 Februari 2022 13:29 Wib
Polri ungkap sindikat mafia pupuk buat data fiktif penerima subsidi
Senin, 31 Januari 2022 16:29 Wib
Polisi tetapkan empat tersangka baru kasus CPNS fiktif
Jumat, 12 November 2021 15:49 Wib