Empat kabupaten di Sumatera Selatan rawan longsor

Palembang (ANTARA) - Sebanyak empat kabupaten di Sumatera Selatan rawan tanah longsor karena berada di dataran tinggi sehingga dibutuhkan kesiagaan masyarakat karena saat ini sudah memasuki musim hujan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan Iriansyah di Palembang, Sabtu, mengatakan empat kabupaten itu, Ogan Komering Ulu Selatan, Empat Lawang, Pagar Alam, dan Lahat.

"Empat daerah ini rawan longsor. Kami sudah menyiapkan personel dan peralatan,” ucap dia.

BPBD setempat telah berkoordinasi dengan instansi pemerintahan lainnya untuk menyiapkan logistik.

Koordinasi itu, katanya, cepat dilakukan karena tanah longsor biasanya mengakibatkan kerugian materi, tetapi juga dapat menelan korban jiwa seperti yang terjadi pada tahun lalu.

“Kami sudah siapkan peralatan evakuasi, dibantu juga dengan dinas dan instansi lain. Bahan pokok dan bantuan pangan pun disiapkan jika masyarakat atau korban terdampak terpaksa dievakuasi,” kata dia.

Ia mengharapkan dengan dilakukan pemetaan terhadap daerah rawan longsor, pemerintah kabupaten dapat mempersiapkan segala kebutuhan dan keperluan untuk evakuasi dan penanganan bencana.

BPBD Sumatera Selatan juga memetakan daerah rawan banjir, di antaranya di Kabupaten Musi Rawas Utara, Musi Rawas, Penukal Abab Lematang Ilir, Muara Enim, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir.

“Untuk banjir, kita sudah siapkan peralatan seperti perahu karet, pelampung, tenda darurat, dapur umum, dan sebagainya,” ucap dia.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel Dharma Budi mengatakan pemprov telah menganggarkan Rp16 miliar dari APBD 2019 untuk perbaikan jalan akibat banjir maupun longsor.

Hanya saja, katanya, pada APBD Perubahan tahun ini juga akan dianggarkan dana serupa.

“Biasanya bencana banjir dan longsor terjadi di akhir tahun karena terjadi saat musim hujan, seperti di Ogan Ilir dan OKU (Ogan Komering Ulu) Selatan yang kerap akses jalannya rusak akibat banjir dan longsor,” kata dia.

Ia mengklaim untuk besaran anggaran tambahan penanganan bencana sudah ada dalam APBD Perubahan dan dananya bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan.