Jakarta (ANTARA) - Presiden ingin agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bukan sekadar menjadi dokumen formalitas melainkan betul-betul menjadi panduan menuju Indonesia maju.
“Saya ingin RPJMN bukan jadi dokumen formalitas. Karena saya melihat ini sering hanya menjadi dokumen formalitas, tapi betul-betul jadi panduan, menjadi rencana kita dalam melangkah ke depan menuju Indonesia maju,” kata Presiden Joko Widodo dalam acara Sidang Kabinet Paripurna dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.
Oleh karena itu, menurut Presiden segala hal yang termuat dalam dokumen itu harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus jelas dampak kepada rakyat.
Ia menekankan agar target harus betul-betul terukur, dikalkulasi yang baik dengan memperhitungkan berbagai aspek termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global sekarang ini.
“Misalnya target pertumbuhan ekonomi harus dikalkulasi dengan baik dan juga disampaikan bagaimana strategi untuk mencapai target-target tersebut. Begitu pula dengan penurunan kemiskinan, targetnya harus jelas berapa persen harus turun dan dalam waktu berapa lama,” katanya.
Maka dampaknya, kata dia, manfaatnya bagi rakyat juga harus bisa diukur sehingga menjadi pegangan bersama yang bisa dimonitor dan bisa dievaluasi bersama-sama.
Presiden juga ingin agar dalam dokumen RPJMN memuat peta jalan termasuk cara untuk mencapai target.
Pada kesempatan itu, hadir hampir seluruh pejabat dan menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas RPJMN dari berbagai sektor.
Presiden Jokowi ingin Rencana Pembangunan Jangka Menengah bukan formalitas
Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (Hanni Sofia)
