KPK larang Wali kota Dumai bepergian ke luar negeri

id wali kota dumai,kpk,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antara hari ini, palembang hari ini

KPK larang Wali kota Dumai  bepergian ke luar negeri

Jubir KPK Febri Diansyah . (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat ke Direktorat Jenderal Imigrasi berisi pelarangan ke luar negeri terhadap Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (ZAS).

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi agar dilakukan pelarangan ke luar negeri terhadap Zulkifli Adnan alias Zulkifli Adnan Singkah, Wali Kota Dumai periode 2016-2021," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Pelarangan ke luar negeri tersebut dilakukan berkaitan dengan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh Zulkifli.

KPK pada 3 Mei 2019 telah menetapkan Zulkifli sebagai tersangka dalam dua perkara, yaitu tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan gratifikasi. Namun, KPK belum menahan yang bersangkutan.

Pada perkara pertama, tersangka Zulkifli diduga memberi uang total sebesar Rp550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Sedangkan pada perkara kedua, tersangka Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Pada perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) hurufa atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar