Makassar (ANTARA) - Ketua Bidang Maritim dan Kelautan DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali mengevaluasi tol laut sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang menyelimuti program tersebut.
"Barang-barang yang diangkut tol laut ini sepertinya tidak pernah dikontrol dan akhirnya dilepas ke mekanisme pasar. Seharusnya Pak Jokowi dan Pak Menko Maritim perlu turun ke bawah untuk mengecek langsung," ujar Bambang melalui siaran persnya yang diterima, Sabtu.
Ia menyebutkan berdasarkan infomasi yang diperoleh, barang yang diangkut seharusnya merupakan 11 komoditas pokok, namun pada kenyataannya tol laut turut mengangkut komoditas lainnya seperti barang elektronik dan sepeda.
Selain itu, mantan anggota DPR Komisi V itu mengatakan sudah sejak awal program ini terdapat banyak kendala dan menjadi salah kaprah dalam perjalanannya. Bila tidak segera dievaluasi, ia menyarankan sebaiknya di tutup saja.
"Kalau dibilang program ini bisa menurunkan disparitas harga itu omong kosong. Tol laut ini malah banyak menyedot banyak subsidi dari APBN," ujarnya.
Tidak hanya itu, program unggulan Presiden Jokowi pada 2014 itu dalam perjalanannya banyak terganjal berbagai kendala. Mulai dari konsepnya belum jelas hingga sinergitas antarlembaga tidak berjalan mulus.
Berkaitan dengan komentar Presiden Jokowi yang mengeluhkan tidak optimalnya sasaran yang dicapai pada program tol laut, karena ada pihak swasta yang memonopoli tol laut, sehingga tujuan yang dicapai masih jauh dari yang diharapkan, ia mengatakan tidak sependapat.
Menurutnya, selama ini justru pihak swasta malah tidak diberikan kesempatan yang besar. Ia menyebut program tersebut lebih didominasi oleh BUMN seperti PT Pelni.
Bambang pun menawarkan opsi lain agar tidak terjadi ketimpangan, mengingat ada 26 ribu kapal yang dioperasikan oleh kurang lebih 3.000 perusahaan nasional siap untuk mengangkut barang lewat angkutan laut.
Biaya angkut transportasi laut, tambah dia, hanya berpengaruh kecil terhadap harga komoditas diangkut yang bisa mengakibatkan disparitas, tetapi kecil rata-rata hanya sekitar 3 persen.
"Bila dimisalkan ongkos angkut satu kontainer dari Surabaya-Makassar hanya sekitar Rp4 juta, sedangkan bila diisi 20 ton beras (@Rp10 ribu) nilai komoditi sekitar Rp200 juta berarti hanya sekitar 2 persen saja," tambahnya.
Berita Terkait
Kejar bandar narkoba di laut, Polairud didukung peralatan IT lengkap
Rabu, 20 Maret 2024 11:36 Wib
TNI AL dan Angkatan Laut AS godok materi Latma CARAT 2024
Sabtu, 16 Maret 2024 21:47 Wib
China janji lanjutkan negosiasi Laut China Selatan dengan negara ASEAN
Kamis, 7 Maret 2024 16:33 Wib
Kopaska latihan peperangan khusus di Selat Sunda sampai 10 Maret 2024
Kamis, 7 Maret 2024 14:51 Wib
Cara TNI jaga kawasan laut IKN
Selasa, 5 Maret 2024 15:05 Wib
Serangan udara baru AS-Inggris targetkan Houthi di Yaman
Selasa, 5 Maret 2024 12:05 Wib
Pengamat: TNI AL harus tingkatkan deteksi kapal selam untuk jaga IKN
Senin, 4 Maret 2024 15:59 Wib
Alarm kapal berbunyi, prajurit AL bergerak dan gagalkan aksi perompak
Sabtu, 2 Maret 2024 8:11 Wib