Gubernur Sumsel harapkan rumah murah tidak dipungut pajak

Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengharapkan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah tidak dipungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Mumpung ini masih kabinet baru pihaknya akan usulkan ke pemerintah pusat untuk membebaskan BHPTB," kata gubernur usai talkshow yang diadakan harian pagi Sumatera Ekspress dengan tema 'Menyukseskan Program Penyediaan Perumahan Bagi MBR di Palembang, Selasa.

Memang banyak faktor yang menyebabkan permasalahan pengadaan rumah bagi MBR. Menurut gubernur hingga saat ini ada backlog kepemilikan rumah di angka 480 ribu lebih terutama bagi masyarakat yang telah berumah tangga namun belum memiliki rumah.

Menurut dia, kesulitan pemenuhan rumah bagi MBR ini apakah karena faktor harga, lokasi, dan ketersediaan transportasi umum, atau calon konsumen yang tidak memiliki kemampuan untuk meminjam dana di bank serta proses peminjaman yang rumit.

"Sementara masyarakat saat ini banyak yang bekerja di sektor nonformal tanpa slip gaji," ujar dia.

Untuk itu, mantan Bupati Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) dua periode ini meminta kepada pihak pengembang dan perbankan agar dapat memberikan diskon kepemilikan rumah bagi MBR, yang dapat dilakukan misalnya dalam efisiensi penggunaan semen tanpa mengurangi kualitas.

Selain itu pengadaan fasilitas umum seperti air bersih dan tegangan listrik pun harus mendapat perhatian dari pengembang.

Begitu juga dengan kelayakan hunian dalam pembagian sekat ruangannya harus memenuhi standar.

"Saya minta kepada Dinas PU untuk membentuk tim quality control yang bertugas untuk melakukan kontrol. Sebab tidak semua pengembang baik. Tim ini terdiri dari pengembang, lembaga konsumen, dan pemerintah yaitu Dinas PUPR

Dengan adanya tim ini nanti untuk mengurangi keluhan di kemudian hari atas rumah bagi MBR, kata gubernur.

Gubernur berharap melalui dialog ini dapat membedah permasalahan yang ada dan menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah.