Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan nota kesepahaman lintas sektor terkait Jaminan Produk Halal (JPH) yang baru ditandatangani memperlemah independensi Majelis Ulama Indonesia dalam sidang fatwa sertifikasi halal.
"Independensi MUI terkait sidang fatwa yang seharusnya ranah MUI saja karena penetapan fatwa adalah domain para ulama, sementara nota kesepahaman melibatkan unsur kementerian dan lembaga," kata Ikhsan di Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, nota kesepahaman ditandatangani lintas kementerian, polisi dan MUI tentang penyelenggaraan layanan sertifikasi halal bagi produk yang wajib bersertifikat halal.
Ikhsan mengatakan dalam nota kesepahaman itu juga memunculkan pihak kelima yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang diikutsertakan dalam penentuan penyelenggaraan layanan sertifikasi halal.
"Padahal dalam UU JPH dan PP JPH tidak disebutkan. Ini adalah suatu yang tidak benar karena tidak diamanatkan di dalam regulasi," kata dia.
Persoalan halal, kata dia, adalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi keagamaan yang diperankan MUI.
Sementara sertifikasi auditor halal, kata dia, adalah kewenangan Majelis Ulama Indonesia sehingga KAN sejatinya tidak memiliki spesifikasi penentuan halal karena hanya dapat ditetapkan MUI.
Dia mendesak agar nota kesepahaman tersebut ditunda karena belum ada Permenag yang diundangkan sebagai penopang.
"Belum disahkannya Permenag sampai saat ini menunjukkan kompleksitas persoalan terkait penyelenggaraan sertifikasi halal," kata dia.
Berita Terkait
Semen Baturaja mempererat silaturahim antar karyawan
Sabtu, 20 April 2024 22:50 Wib
TP PKK Palembang gelar halal bihalal dan pembinaan anggota
Jumat, 19 April 2024 16:27 Wib
Pj Bupati Muara Enim gelar halal bil halal
Kamis, 18 April 2024 21:36 Wib
Pj Bupati dan OPD Muba kompak pakai gambo ke Forkopimda Sumsel
Jumat, 12 April 2024 6:34 Wib
Puluhan UMK mitra binaan Rumah BUMN Baturaja kantongi sertifikat halal
Jumat, 22 Desember 2023 7:49 Wib
Semen Baturaja bantu produk UMKM naik kelas
Kamis, 21 Desember 2023 13:18 Wib
Kemendag: RI deklarasi sebagai pusat fesyen muslim dunia 2024
Rabu, 20 Desember 2023 9:51 Wib
Diskop UKM OKU dorong pelaku usaha miliki sertifikat halal
Kamis, 14 Desember 2023 8:28 Wib