Dewan pers: Media ikut saring informasi hoaks

id Dewan Pers ,pilkada serentak 2020,regulasi media platform,menyaring informasi haoks

Dewan pers: Media ikut saring informasi hoaks

Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo dalam acara peliputan pascapemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di Hotel Insumo Kediri, Jawa Timur, Jumat (11/10/2019). (ANTARA/Asmaul Chusna)

Kediri (ANTARA) - Dewan Pers meminta agar media massa juga ikut serta membantu pemerintah untuk menyaring informasi haoks, dengan cara memberikan informasi yang baik serta mampu menciptakan suasana damai menjelang Pilkada 2020 yang digelar serentak.

"Mengingatkan teman-teman, tahun depan ada 270 pilkada serentak di Indonesia, dari pemerintah provinsi, kabupaten, kota, itu agenda besar dan wartawan harus menyiapkan diri dengan baik," kata Anggota Dewan Pers Agus Sudibyo dalam acara peliputan pascapemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 di Hotel Insumo Kediri, Jawa Timur, Jumat.

Ia mengatakan, dalam Pemilu 2019 bisa menjadi pelajaran dan pengalaman bahwa berbagai hal yang buruk agar tidak diteruskan sedangkan yang baik dilanjutkan. Beberapa yang buruk misalnya tidak menyebarkan hoaks, tidak menyebarkan ujaran kebencian, tidak provokasi masyarakat untuk ribut, termasuk lebih memilih berita yang bisa mendinginkan suasana.

"Ingat pilkada ini bisa lebih kompleks ketimbang pemilu Presiden. Persaingan lebih keras dan dalam konteks itu teman-teman pers, media harus berperan menjadi mediator, jadi fasilitator dari komunikasi publik. Arus informasi, wacana berita yang mencerahkan dan bisa tingkatkan partisipasi warga untuk pilkada dalam suasana yang damai. Pokok intinya, mari belajar pemilu Presiden, jangan sampai kemudian ada yang ingin memecah belah bangsa terus pers ikut-ikutan atau membiarkan, jadi harus lebih waspada," kata dia.

Ia juga berharap, jika jurnalis bertemu dengan narasumber yang tiba-tiba membuat pernyataan kontroversi, dianjurkan untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu, dikonfirmasi, sehingga berita yang ditulis benar-benar sudah terverifikasi.

"Yang paling penting bantu masyarakat untuk mendinginkan suasana. Kalau bisa tingkatkan partisipasi dalam coblosan. Yang tidak kalah penting awasi proses penghitungan suara sampai disahkan di KPU, mulai dari level TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dikawal. Saya kira di Indonesia yang punya kemampuan kawal proses penghitungan suara adalah wartawan dan LSM, jadi harus kompak kawal jangan sampai ada kecurangan yang merugikan masyarakat," ujar dia.

Kegiatan sosialisasi itu diikuti para jurnalis dari berbagai media baik cetak, televisi, dan daring dengan wilayah liputan Kediri serta Nganjuk.
Pewarta :
Editor: Ujang
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar