Menkeu sebut potensi pengelolaan anggaran BPDLH Rp800 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut potensi pengelolaan anggaran di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang baru diluncurkan mencapai sekitar Rp800 triliun.

"Nanti kami akan lihat bagaimana strategi dan skemanya," kata Menkeu Sri Mulyani usai peluncuran Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup di Jakarta, Rabu.

Menurut Menkeu, potensi anggaran yang bakal dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup itu berasal dari beberapa sumber, di antaranya dana reboisasi dan perdagangan karbon.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup sebagai Badan Layanan Umum (BLU) memiliki tujuan mengembangkan perdagangan karbon.

Selain itu, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup juga sebagai pelaksanaan program kementerian/lembaga yang membutuhkan dukungan dana, yang dananya bisa berasal dari berbagai sumber seperti APBN, non-APBN, atau dana dalam dan luar negeri.

Menkeu melanjutkan sebagai BLU, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup bisa memberikan pembiayaan yang lebih fleksibel dengan skema yang disesuaikan dengan program lingkungan hidup.

"Tidak hanya dalam bentuk anggaran yang langsung jadi, ekuitas, dan penjaminan. Untuk itu kami bekerja sama dengan institusi lain," kata Menkeu.

Mengingat potensi anggaran yang dikelola besar, maka pemerintah akan merekrut profesional yang tidak hanya paham dalam pengelolaan dana, tetapi juga memahami lingkungan hidup.

Sedangkan untuk tambahan dana dari APBN, kata dia, tahun 2019 melakukan transisi yakni mengalihkan aset dan dana yang sudah ada. Sementara itu, untuk tahun 2020 Menkeu menjelaskan masih belum diidentifikasi sampai ada program.

Menkeu  menjelaskan tahun 2018, budget tagging dari APBN mencapai lebih dari Rp104 triliun. Saat ini, dana yang ada di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup mencapai Rp2,1 triliun yang dialihkan dari BLU sebelumnya.

Adanya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, lanjut dia, sumber dana baru bisa semakin dimobilisasi khususnya dari pihak yang peduli lingkungan.

"Biasanya mereka yang memiliki dana dan peduli terhadap lingkungan, mereka akan mencari negara maupun institusi yang memiliki kredibilitas dan komitmen untuk memperbaiki dan melindungi lingkungan hidup," ucap Menkeu Sri Mulyani.