Perjuangan Indonesia membuka mata global tentang pencurian ikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak bosan-bosannya mengingatkan berbagai pihak tentang visi misi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dan Indonesia sebagai perwujudan dari poros maritim dunia.

Dalam melaksanakan visi tersebut, Menteri Susi juga menegaskan bahwa sumber daya alam kelautan dan perikanan nasional tidak boleh sampai dieksploitasi berlebihan.

Namun, lanjutnya, anugerah dari Tuhan kepada bangsa Indonesia itu harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai amanah konstitusi.

Perjuangan untuk mengendalikan eksploitasi sumber daya laut tidak hanya dilakukan di dalam negeri, tetapi  Menteri Susi juga berupaya membuka mata dunia internasional.

Ketika memberi kuliah umum di New York University, Senin (23/9), Susi menyatakan bahwa penangkapan ikan secara ilegal harus dijadikan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir karena melibatkan banyak kewarganegaraan.



Indonesia, ujar dia, terus berupaya menggalang dukungan negara-negara lain untuk membentuk komunitas yang menyetujui menjadikan kejahatan perikanan ini sebagai transnational organized crime.

Ia mengatakan kapal yang ditangkap umumnya memiliki anak buah kapal (ABK) atau kru dari berbagai negara. Ada yang dari Indonesia, Peru, Myanmar, dan lainnya.

Menurut dia, kebanyakan kapal pelaku penangkapan ikan ilegal itu beroperasi secara global, di mana mereka tidak hanya menangkap ikan di satu negara, tetapi juga di berbagai negara.

Oleh karena itu, ujar dia, menggalang dukungan untuk menjadikan kejahatan perikanan sebagai transnational organized crime menjadi penting. Namun, Menteri Susi menyebutkan bahwa hingga saat ini baru sekitar 16 negara yang menyatakan dukungan.

"Indonesia masih membutuhkan lebih banyak lagi dukungan negara lainnya agar kebijakan pemberantasan transnational organized crime di industri perikanan dapat diperkuat," katanya.


Hak laut
Tak hanya itu, ia juga menginginkan ada hak laut (ocean rights) bagi laut lepas karena jika 71 persen dari planet bumi adalah laut, 61 persennya merupakan laut lepas.

Dalam kunjungannya ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, Menteri Susi juga mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai delegasi RI untuk menghadiri High Level Panel for a Sustainable Ocea Economy di Sidang Umum PBB ke-74 di Markas Besar PBB, 23 September.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan bahwa saat ini, laut global tengah menghadapi berbagai tantangan seperti penangkapan ikan secara ilegal dan dampak perubahan iklim, padahal lautan juga berpotensi sebagai sumber kesejahteraan dunia.

"Bagi Indonesia, kita tidak punya pilihan lain kecuali menyelamatkan laut kita bersama," katanya.

Ia mendorong seluruh negara berkoalisi, baik di tingkat regional maupun global dalam rangka mewujudkan laut yang lebih sehat dan produktif.



Jusuf Kalla juga mengutarakan harapannya agar koalisi antarnegara yang terbentuk dapat melakukan kebijakan kongkret untuk mewujudkan ekonomi kelautan yang berkelanjutan.

Indonesia, ujar dia, juga menyampaikan berbagai prioritas Indonesia untuk mengelola laut secara berkelanjutan, antara lain berkomitmen untuk memberantas penangkapan ikan ilegal dan kejahatan perikanan terorganisir transnasional.


Indonesia contoh
Di sela-sela kegiatan tersebut, Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg juga menyatakan bahwa Indonesia adalah contoh negara yang berhasil memberantas illegal fishing dalam beberapa tahun terakhir.

"Keberhasilan itu dikarenakan pemerintah menaruh perhatian khusus dan menerapkan aturan yang keras terhadap pelaku kejahatan perikanan yang terorganisir," kata PM Norwegia.

Erna juga sepakat dengan pemerintah Indonesia bahwa praktik penangkapan ikan secara ilegal harus diberantas untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

Ia pun mengapresiasi kebijakan perikanan Indonesia yang menaruh perhatian kepada keberlanjutan demi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Di dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi berbagai kebijakan dan kinerja yang ditunjukkan oleh sektor perikanan nasional, terutama saat kondisi ekonomi dunia masih alami ketidakpastian global.

Menurut Luhut di Jakarta, Rabu (2/10), meski sejumlah harga komoditas perdagangan utama mengalami penurunan sejak tahun lalu, tetapi di antara negara berkembang lainnya, Republik Indonesia tumbuh stabil.

Selain itu, masih menurut dia, performa rupiah cukup baik dan masyarakat juga dinilai masih memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah.

Menko Maritim juga menyebutkan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu penyumbang terbesar PDB nasional. "Potensi kelautan yang kita miliki sampai 1,2 triliun dolar per tahun, yang potensinya itu belum dieksploitasi secara maksimal," katanya.

Menko Luhut juga mengapresiasi berbagai program terkait sektor perikanan seperti Satu Juta Nelayan Berdaulat, digitalisasi dalam sektor perikanan, dan penindakan kapal penangkapan ikan secara ilegal.

Penindakan tersebut, lanjutnya, diperlukan karena bangsa Indonesia harus tegas menegakkan ketentuan regulasi atau peraturan yang berlaku.


Sinergi
Tidak hanya di luar negeri, secara domestik, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mencegah intrusi atau masuknya kapal ikan asing yang berasal dari sejumlah negara tetangga.

"Saya akan berkoordinasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan Kepala Bakamla untuk melakukan operasi pemantauan yang lebih intensif dan ketat di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) 711 untuk mencegah intrusi kapal perikanan asing ilegal," kata Menteri Susi di Jakarta, Senin.

Sebagaimana diketahui, Menteri Susi yang juga menjabat sebagai Komandan Satgas 115 menyebutkan pada September 2019, Satgas 115 melakukan analisis terhadap potensi intrusi kapal perikanan asing di WPP 711 yang berada di Laut Natuna Utara.

Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber antara lain dari Automatic Identification System (AIS), Vessel Monitoring System (VMS), dan Citra Radar COSMO-Skymed dari Balai Riset dan Observasi Laut KKP.

Berdasarkan data KKP, selama 2019 dari Januari hingga 12 September 2019, KKP telah berhasil menangkap 49 kapal ikan asing, yang terdiri dari 18 kapal Vietnam, 19 kapal Malaysia, 11 kapal Filipina, dan 1 kapal Panama.

Dengan keberhasilan Indonesia dalam menangkap banyak kapal ikan asing, diharapkan hal tersebut juga bisa membuka mata berbagai pihak di mancanegara tentang bahayanya tindak kejahatan pencurian ikan.