Aktivis Sumsel Bersatu minta solusi masalah karhutla

id aktivis, rembuk aktivis susmel, rembuk aktivis bersatu, karthutla, solusi karhutla

Aktivis Sumsel Bersatu minta solusi  masalah karhutla

Diskusi Rembuk Aktivis Sumsel Bersatu di Palembang, Kamis (19/9/2019). ANTARA/Yudi Abdullah/19

Palembang (ANTARA) - Aktivis Sumsel Bersatu meminta kepada pemerintah pusat dan daerah segera mencari solusi terbaik dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi pada setiap musim kemarau.

"Kebakaran hutan dan lahan setiap musim kemarau mengakibatkan timbulnya bencana kabut asap serta gangguan kesehatan dan aktivitas masyarakat, permasalahan tersebut perlu dicarikan solusi terbaik sehingga tidak terus berulang," kata Totok aktivis dari Kabupaten Musi Banyuasin di Palembang, Jumat.

Dia menjelaskan, pada puncak musim kemarau Agustus dan September 2019 ini, di kabupatennya mengalami karhutla yang cukup luas yakni mencapai lebih dari 1.000 hektare.

Kebakaran hutan dan lahan ribuan hektare itu mengakibatkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan dan berbagai aktivitas masyarakat karena terpapar asap dari kebakaran tersebut.

Permasalahan itu selalu terjadi bahkan berulang di lokasi yang sama baik di kawasan hutan dan lahan sekitar permukiman masyarakat maupun di sekitar lokasi yang dikuasai perusahaan pemegang izin pengolahan lahan perkebunan, pertambangan, dan hutan tanaman industri (HTI). 

Melalui urun Rembuk Aktivis Sumsel Bersatu   diharapkan selain menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pusat untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga ada rekomendasi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah karhutla, katanya.

Sementara itu Panitia Pelaksana Rembuk Aktivis 2019, Ade Indra Chaniago menjelaskan,  pihaknya berupaya menampung masukan dari berbagai aktivis dan mahasiswa mengenai berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat yang bisa dirumuskan menjadi rekomendasi bersama kepada pemerintah daerah dan pusat.

Rekomendasi dari kegiatan tersebut akan dikawal sehingga menjadi kebijakan yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia terutama di wilayah provinsi dengan 17 kabupaten dan kota ini, kata Ade.