Jakarta (ANTARA) - Pengamat intelijen Suripto menyarankan agar pemerintah menarik pasukan TNI dari Papua guna menghindari kesan adanya konfrontasi antara masyarakat dengan militer.
"Pengerahan tentara besar-besaran itu tidak menyelesaikan persoalan. Justru menimbulkan kecurigaan dan sentimen bahwa ini penjajahan baru," ucap Suripto di Jakarta, Jumat.
"Justru kita malah melakukan semacam konfrontasi begitu. Kita harus belajar dari kejadian lepasnya Timor Timur," sambungnya.
Menurut Suripto, kehadiran ribuan pasukan TNI di Papua seakan menimbulkan kesan adanya invasi militer. Pendekatan militer kurang tepat diterapkan untuk menghadapi permasalahan mengenai politik identitas, seperti yang kini terjadi di Bumi Cendrawasih itu.
"Sedangkan yang disentuh adalah bagaimana kita menghormati politik identitas, artinya kita harus menghargai semua, dan harus kita dekati mereka," ujar dia.
Suripto mengatakan, untuk segera meredam konflik, pemerintah harus meningkatkan pendekatan persuasif dengan menghormati dan menghargai identitas masyarakat Papua.
Menurut dia, upaya tersebut lebih efektif karena akan menimbulkan perasaan bahwa pemerintah menghargai hak berpendapat masyarakat Papua, serta tidak berniat menghilangkan identitas mereka.
"Setidaknya kita kalau memang menegakkan dan menjaga NKRI, kita hormati itu," ujar dia.
Berita Terkait
TNI sebut korban penganiayaan adalah anggota KKB
Sabtu, 23 Maret 2024 23:44 Wib
Satu prajurit gugur saat baku tembak TNI-OPM
Senin, 18 Maret 2024 16:26 Wib
PSBS Biak berburu sponsor untuk Liga 1 Indonesia
Minggu, 3 Maret 2024 21:45 Wib
Polri rekrut 10.000 anggota baru untuk penugasan di Papua
Minggu, 3 Maret 2024 17:05 Wib
Sepekan, banjir Demak hingga mahasiswa Unsri raih medali emas IPITEX
Sabtu, 10 Februari 2024 7:49 Wib
Kapolda: Pilot Susi Air masih berada di wilayah Kabupaten Nduga
Rabu, 7 Februari 2024 15:01 Wib
Kapolres: Dua korban penembakan KKB dievakuasi ke Nabire
Selasa, 6 Februari 2024 14:35 Wib
Kasad: Pilot Susi Air yang disandera OPM kondisinya sehat
Senin, 5 Februari 2024 15:09 Wib