Pengamat intelijen menegaskan Benny Wenda aktor propaganda Papua Merdeka

id Pengamat intelijen sanislaus riyanta, papua, benny wenda,Rusuh papua, kericuhan papua, papua merdeka

Pengamat intelijen menegaskan Benny Wenda aktor propaganda Papua Merdeka

Sejumlah konsumen saat melakukan demonstrasi damai ke Kantor Telkomsel Jayawijaya beberpa waktu lalu terkait jaringan internet yang buruk. (ANTARA/Marius Frisson Yewun)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat intelijen Stanislaus Riyanta menegaskan anggota kelompok separatis Benny Wenda merupakan salah satu aktor propaganda Papua Merdeka menanggapi kondisi Papua terkini.

"Benny Wenda itu aktor propaganda Papua merdeka dan sekarang mendapat suaka dari Oxford, Inggris," tegas Stanislaus di Jakarta, Kamis.

Dia menekankan ulah Benny Wenda tidak hanya melakukan propaganda secara personal tetapi juga melalui negara Vanuatu, sehingga negara tersebut menggalang negara-negara Pasifik untuk mengkampayekan kemerdekaan Papua di forum-forum PBB.

"Isu yang diusung Benny Wenda untuk mengkampanyekan Papua Merdeka adalah HAM, supaya mudah menarik perhatian internasional," kata dia.

Dia mengatakan sudah ada pernyataan dari pemerintah bahwa Benny Wenda bukan lagi seorang warga negara Indonesia. Hal ini menurutnya, yang menyulitkan pemerintah mengambil tindakan hukum bagi Benny Wenda.

Dia memandang adanya suaka dari Oxford, Inggris juga menunjukkan bahwa Benny Wenda memiliki akses kepada pihak asing, terkait kepentingannya dengan Papua.

Untuk mengatasi hal ini, kata dia, diperlukan langkah-langkah politik termasuk diplomasi antara Indonesia dengan negara-negara lain untuk menjelaskan posisi Papua yang tetap menjadi bagian dari NKRI yang sudah final dan segera melakukan kontra propaganda terkait yang dilakukan Benny Wenda.

"Narasi-narasi tentang Papua dari pemerintah harus lebih masif dan kuat serta melibatkan non-state actor misal dari masyarakat atau LSM, suku-suku, tokoh adat, bahkan kalangan gereja untuk melakukan kontra propaganda terhadap Benny Wenda," jelasnya.

Namun dia mengatakan hal itu bisa dilakukan jika antara pemerintah dengan non-state actor telah tercipta suatu kesepemahaman yang dibangun melalui dialog.