Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa saat ini inklusi keuangan di Indonesia sebesar 51 persen dari jumlah populasi penduduk Indonesia dan akan terus bertambah mencapai 60 persen pada 2019 mengacu pada jumlah masyarakat yang tersentuh layanan keuangan terus meningkat.
“Memang dulu-dulunya di bawah 40 persen, sekarang naik 51 persen, tahun ini bisa 60 sekian persen,” katanya di Gedung Dhanapala, Jakarta, Rabu.
Perry menuturkan, kenaikan inklusi tersebut dipengaruhi oleh adanya layanan program dari pemerintah berupa bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang disiapkan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 15,6 juta keluarga.
“Terutama ya karena tambahan penyaluran bansos,” ujarnya.
Menurutnya, bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia tersebut membuat bentuk inklusi keuangannya tidak terlalu dirasakan sehingga pemerintah harus membuat terobosan baru seperti terus membantu dalam mengembangkan UMKM.
“Tapi itu baru menyambungkan ke dunia keuangan, baik melalui uang elektronik dan rekening bank. Dan yang harus kita kembangkan usahanya agar bisa mereka rasakan,” katanya.
Perry melanjutkan, terdapat cara lain untuk meningkatkan inklusi keuangan yaitu dengan memanfaatkan layanan teknologi keuangan berbasis digital seperti kehadiran financial technology (fintech) untuk mengembangkan sekitar 60 juta UMKM tersebut dengan pemberian pinjaman.
“60 juta UMKM yang belum tersentuh perbankan bisa didobrak melalui e-commerce dan fintech, itu potensi yang akan berkembang kedepan,” ujarnya.
Selain itu, kelebihan fintech yang bisa diakses oleh masyarakat tanpa batasan waktu dan tempat karena hanya membutuhkan layanan internet juga turut meratakan layanan akses keuangan secara optimal.
“Masalahnya bagaimana mengembangkan inovasi keuangan ekonomi dengan kepentingan stabilitas manajemen risiko, cyber maupun maraknya investor asing untuk masuk ke Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa dalam rangka mengoptimalkan potensi inovasi layanan keuangan berbasis teknologi tersebut maka pemerintah dan regulator teknis untuk fintech akan terlebih dahulu mengantisipasi sejumlah isu utama.
“Membuat regulasi cara fintech menjadi pendorong akselerasi tercapainya keuangan inklusif, melakukan manajemen risiko dengan model regulatory sandbox, menjalankan sistem perlindungan konsumen yang kuat, membangun ekosistem digital, dan menguatkan kerja sama dan koordinasi antara semua pihak terkait,” jelasnya.
Berita Terkait
Menimbang opsi terbaik menjaga kestabilan rupiah
Kamis, 18 April 2024 11:18 Wib
Masyarakat perlu periksa nomor seri uang untuk cegah uangpalsu
Jumat, 5 April 2024 15:10 Wib
BI dan perbankan bukakuota penukaran rupiah 5.000 orang per hari
Kamis, 28 Maret 2024 11:03 Wib
Tim BI Sumsel susuri Sungai Musi layani tukar rupiah jelang lebaran
Selasa, 26 Maret 2024 19:58 Wib
BI Sumsel siapkan Rp5,3 triliun untuk penukaran uang layak edar
Senin, 18 Maret 2024 22:00 Wib
Pj Gubernur Sumsel hadiri Pengajian Ramadhan bersama BI
Sabtu, 16 Maret 2024 21:58 Wib
BI Sumsel gulirkan Semarak Rupiah Ramadhan
Sabtu, 16 Maret 2024 21:51 Wib
BI sebut indeks skor rata-rata digitalisasi Pemda di Sumsel 91,35
Jumat, 1 Maret 2024 1:58 Wib