Palembang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, Wakil Bupati Muaraenim Juarsyah sekarang ini menjadi pelaksana tugas bupati setelah kepala daerah itu ada permasalahan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pihaknya telah menandatangani surat penunjukan pelaksana harian bupati sehingga Wakil Bupati Muaraenim itu resmi menjalankan tugas bupati, kata Gubernur Sumatera Selatan di Palembang, Rabu.
Baca juga: Bupati Muara Enim miliki harta kekayaan Rp4,725 miliar
Penunjukan pelaksana harian tersebut karena roda organisasi tidak boleh terjadi kekosongan, kata dia.
Jadi selama dua puluh empat jam bila bupati ada permasalahan apalagi menyangkut masalah hukum maka harus ada pelaksana tugas.
Oleh karena itu pihaknya selaku gubernur telah menandatangi surat penunjukan pelaksana tugas bupati Muaraenim tersebut, Sumsel.
Baca juga: Ini kronologi OTT kasus suap Bupati Muara Enim
Gubernur mengatakan, mengenai tugas dan wewenang pelaksana harian sendiri antara lain tidak boleh mengesahkan anggaran, mutasi jabatan dan pengangkatan pegawai.
Sementara untuk pelaksana tugas bupati sendiri, lanjut dia, masih menunggu petunjuk dari Mendagri terutama mengenai status bupati Muaraenim, Ahmad Yani tersebut.
Hal ini pihaknya belum mengetahui secara pasti keberadaan AY tersebut karena sekarang ini masih dalam pemeriksaan KPK.
Baca juga: KPK tahan Bupati Muara Enim bersama dua orang lainnya
Dalam kesempatan itu Gubernur juga mengimbau kepada warga Muaraenim untuk terus menjalankan aktivitas sehari hari dan tidak boleh terpancing isu yang belum tentu kebenarannya.
Masalah bupati serahkan saja dengan penegak hukum dan jangan langsung menyebut bersalah bila belum ada ketetapan hukum tetap, tambah gubernur.
Baca juga: KPK tetapkan Bupati Muara Enim Ahmad Yani sebagai tersangka
Baca juga: KPK akan umumkan hasil OTT di Sumsel dan Jakarta
Gubernur Sumsel tunjuk Wabup jadi pelaksana harian bupati Muaraenim
Gubernur Sumsel Herman Deru (Antara)
